BACAAJA, SEMARANG – Demo yang berujung ricuh belakangan ini bikin banyak pihak angkat suara. Tapi, menurut aktivis mahasiswa, sebenarnya ada cara simpel biar aksi nggak gampang chaos: pejabat turun langsung, temui massa, dan mau dengerin.
Hal itu disampaikan Bima, aktivis dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Semarang. Menurutnya, inti dari demo itu sederhana, menyampaikan tuntutan.
“Demo itu pasti ada tujuannya. Intinya ya menyampaikan poin tuntutan, sesederhana itu,” ujarnya dalam diskusi publik.
Bacaaja: Demo Panas di DPRD Jateng! Mahasiswa Soroti Kasus Andrie Yunus, Tolak Peradilan Militer
Bima menilai, salah satu pemicu demo jadi panas adalah karena pejabat atau wakil rakyat justru menghindar saat massa datang.
Padahal, kalau mau turun langsung dan berdialog, situasi bisa jauh lebih kondusif.
“Monggo, pejabat atau dewan datang langsung, temui massa, dengarkan. Kami yakin kalau itu dilakukan, nggak akan chaos,” tegasnya.
Cara Ganjar komunikasi dengan demonstran bikin kangen
Menariknya, Bima menyinggung cara lama yang dulu pernah dilakukan Ganjar Pranowo saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Alih-alih menghindar, Ganjar justru turun langsung, duduk bareng massa aksi, dan mendengarkan keluhan mereka.
“Mungkin seperti Pak Ganjar dulu. Beliau pernah lakukan itu, dan terbukti nggak chaos,” katanya.
Bacaaja: Pelajar Boleh Ikut Demonstrasi, Peradi SAI Semarang Ingatkan Perlunya Paham Aturan Main
Gaya komunikasi yang terbuka dan langsung seperti itu, menurutnya, justru bikin tensi aksi lebih adem.
Meski begitu, Bima ngingetin satu hal penting: jangan sampai dialog cuma jadi formalitas buat meredam massa.
Aspirasi yang disampaikan tetap harus ditindaklanjuti secara nyata. Kalau nggak, kepercayaan publik justru bisa makin turun.
Bima juga menegaskan, mahasiswa nggak cuma turun aksi, tapi siap jadi mitra strategis. Mulai dari mengawal hasil kesepakatan sampai ikut terlibat dalam diskusi kebijakan, seperti rapat dengar pendapat.
Namun, ia mengingatkan, tanggung jawab utama tetap ada di tangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Menurutnya, kalau komunikasi dua arah bisa dibuka sejak awal, potensi benturan bisa ditekan.
Intinya simpel: didengar, diajak dialog, dan ditindaklanjuti. Karena kadang, yang bikin demo meledak bukan tuntutannya—tapi karena merasa nggak dianggap.
