Garry Satrio N adalah mahasiswa jurusan Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo.
Masyarakat yang tidak diajarkan cara memverifikasi, yang pegangannya hanya “kelihatannya benar”, tidak akan tahu bahwa ada yang sedang dipermainkan.
Banjir informasi membikin manusia justru semakin mengalami krisis identitas. Kondisi tersebut sesuai dengan penjelasan yang diajukan sosiolog Zygmunt Bauman. Ia menyebutnya sebagai liquid modernity, yaitu era ketika segala tatanan di dunia menjadi cair, tak berpijak, dan terus berubah.
Namun, di saat bersamaan, ada yang rupanya luput dari amatan. Bahwa sejatinya kekosongan itu tidak pernah dibiarkan kosong. Ia diisi dengan sengaja teratur oleh mereka yang tahu persis betapa berbahayanya manusia yang tengah kebingungan tetapi memiliki keyakinan yang kuat.
Hari ini kita disuguhkan kemudahan akses informasi. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Segalanya tersaji lewat teknologi informasi di telepon pintar. Namun, di balik kemudahan itu ada konsekuensi yang harus dibayar mahal.
Pada dasarnya, dunia ini terdiri dari dua hal yang saling mendefinisikan, yaitu kebaikan dan keburukan. Kita tidak mungkin menyebut sesuatu itu baik tanpa terlebih dahulu menyatakan yang lain adalah buruk. Namun, pada masa sekarang ini batasan tersebut justru menjadi semakin kabur. Ketika kita melihat sesuatu sebagai hal atau tindakan baik, seketika bisa terbantahkan oleh informasi yang hadir di internet atau medsos. Dari sanalah kerancuan itu dimulai.
Akar persoalannya bukanlah sekadar pada adanya gempuran informasi, melainkan absennya nalar akibat pendidikan yang seringkali hanya menekankan pada hafalan. Itu masih ditunjang oleh hilangnya kompas moral karena nilai-nilai itu hanyalah kostum identitas. Sebuah ruang hampa yang kini dengan mudah diisi oleh berbagai kepentingan.
Ada dua pandangan yang dapat menjelaskan kejadian tersebut. Pandangan agamis melihatnya sebagai bagian dari takdir yang melingkupi makhluk-Nya. Namun, agama tidak berhenti pada percaya dan lalu diam. Ia menuntut sikap. Pandangan filosofis melihatnya sebagai pola yang bisa dibaca.
Setiap masa punya strukturnya, dan siapa yang mampu membaca struktur itu tidak akan mudah terseret. Dua pandangan ini bukan bertentangan. Keduanya menuntut hal yang sama bahwa manusia dituntut tidak boleh pasif.
Dari sanalah tercipta tiga tipe manusia: stagnan, revolusioner, dan sekadar ikut sana-ikut sini. Indonesia hari ini hidup dengan ketiganya sekaligus. Naik kata pemerintah, turun kata masyarakat. Bagi pemerintah semuanya baik-baik saja, bagi yang lain kita sedang berdiri di tepi jurang.
Ambil contoh pengalihfungsian lahan yang tertera dalam film Pesta Babi. Bagi pemerintah, proyek itu adalah gagasan pembangunan. Swasembada pangan. Kemakmuran yang akan datang dengan sendirinya. Juga tiada lagi kelaparan. Namun, masyarakat adat Papua dan para pendukungnya membaca fakta lain. Ternyata hutan tropis yang tersisa tinggal sedikit. Dampaknya makanan pokok mereka jauh berbeda dari yang akan ditanam. Dan proyek serupa sudah gagal di banyak titik sebelumnya. Maka kabar gembira itu, bagi mereka, adalah ancaman.
Dua narasi ini sama-sama beredar. Sama cepatnya, sama meyakinkannya, sama viralnya. Tapi siapa yang punya megafon lebih besar? Siapa yang bisa memastikan narasinya lebih dulu sampai, lebih sering diulang, lebih mudah ditemukan di beranda orang yang tidak tahu-menahu soal kondisi di sana? Masyarakat yang tidak diajarkan cara memverifikasi, yang pegangannya hanya “kelihatannya benar”, tidak akan tahu bahwa ada yang sedang dipermainkan. Mereka hanya memilih kubu, bukan kebenaran.
Itulah wajah asli dari krisis yang kita bicarakan. Bukan sekadar kebingungan melainkan keterjepitan. Terjepit di antara narasi yang berbenturan. Tanpa cukup bekal untuk keluar dari keduanya dengan kepala tegak.
Akar masalahnya bukan pada teknologi, melainkan tumpulnya nalar akibat pendidikan yang sekadar menjejali jawaban. Tanpa prinsip kuat dan daya kritis, sebuah masyarakat akan selalu menjadi korban kebingungan di era informasi.
Harus ada pijakan dan pisau analisis tajam untuk sekadar bertahan hidup dan menemukan kebenaran. Ya, kecuali jika kita menyerahkan sisa kewarasan pada kolom komentar media sosial yang memang dianggap sebagai sebuah pencapaian. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
