Made Supriatma, peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.
Terkikisnya legitimasi pemerintahan Prabowo tampak jelas. Penurunan kepuasan terjadi bersamaan dengan memburuknya persepsi terhadap ekonomi, politik, dan hukum.
Menjelang petang kemarin saya menerima hasil survey lengkap dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC). Dalam survey ini, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto melorot tajam. Hanya 51,1 persen responden dalam survey ini yang puas dengan pemerintahan Prabowo. Ini menjadi temuan terpenting survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 tersebut.
Survey SMRC juga melacak tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo ini. Pada November 2025, sebanyak 81,2 persen responden masih mengatakan bahwa mereka puas terhadap pemerintahan ini. Hanya dalam jangka waktu sembilan bulan, kepuasan tersebut melorot 30,1 persen. Sebaliknya, ketidakpuasan melonjak dari 16 persen menjadi 46,9 persen.
Dengan demikian, selisih antara kelompok yang puas dan tidak puas tinggal 4,2 poin persentase. Mengingat margin of error survei mencapai sekitar 3,7 persen, masyarakat pada dasarnya telah terbelah hampir sama besar. Prabowo memang masih memiliki tingkat kepuasan di atas 50 persen, tetapi ia tidak lagi mempunyai dukungan dominan seperti pada akhir 2025.
Lebih penting lagi, dukungan yang tersisa tampak tidak terlalu kokoh. Hanya 4,8 persen responden yang menyatakan sangat puas, sedangkan 46,3 persen merasa cukup puas. Ini berarti bahwa bahkan mereka yang masih mendukung Prabowo, sebagian besar hanya “cukup puas.” Tentu cukup dan tidak puas ini batasnya tipis. Mereka yang cukup puas bisa dengan segera berbalik menjadi tidak puas.
Apa yang membuat orang berbalik dari “cukup puas” ke tidak puas? Ekonomi! Ini tampak jelas dari jawaban para responden tentang ekonomi. Hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik. Sebaliknya, 49,4 persen menyatakan ekonomi buruk atau sangat buruk. Angka terakhir disebut sebagai penilaian ekonomi negatif tertinggi dalam survei SMRC selama tujuh tahun.
Selain itu, 45,8 persen responden merasa keadaan ekonomi sekarang lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya, sementara hanya 19,7 persen yang melihat perbaikan. Kemerosotan ekonomi juga mulai berkembang menjadi penilaian yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan. Sebanyak 42,8 persen responden menilai kondisi politik buruk, dibandingkan hanya 13,5 persen yang menilainya baik.
Dalam penegakan hukum, penilaian buruk mencapai 37,6 persen, sedangkan penilaian baik hanya 26,4 persen. Masyarakat tampaknya tidak lagi sekadar mengatakan bahwa ekonomi sedang sulit, tetapi mulai menyimpulkan bahwa negara ini sudah tidak berada pada jalur yang benar. Pemerintah dinilai gagal dalam mengelola negara.
Apa yang paling penting dari hasil survey ini adalah bahwa pemerintahan Prabowo mulai mengalami krisis legitimasi berbasis kinerja. Dukungan terhadap Prabowo tampaknya bersifat kondisional: masyarakat akan mendukungnya selama pemerintah mampu memberikan stabilitas harga, keamanan ekonomi, dan pemerintahan yang efektif. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, dukungan dapat menyusut dengan cepat.
Namun, ada yang perlu dibaca secara hati-hati dari survey ini. Klaim bahwa kepuasan terhadap presiden berkorelasi hampir sempurna dengan kondisi ekonomi, politik, dan hukum hanya berdasarkan tiga data poin. Ini tidak cukup kuat untuk membuat suatu hubungan kausalitas. Sekalipun demikian, terkikisnya legitimasi pemerintahan Prabowo tampak jelas. Penurunan kepuasan terjadi bersamaan dengan memburuknya persepsi terhadap ekonomi, politik, dan hukum.
Prabowo mungkin masih didukung mayoritas tipis. Namun, legitimasinya sudah sangat rapuh. Jika ekonomi tidak membaik, tingkat kepuasan terhadap presiden kemungkinan masih akan turun. Bisa diduga, argumen ad hominem akan digunakan oleh Prabowo dan para pendukungnya untuk membantah hasil survey ini.
Seperti yang kita ketahui, Saiful Mujani adalah salah seorang akademisi yang mengkritik presiden dan bahkan pernah melontarkan pernyataan bahwa “Prabowo harus diturunkan.” Ini membawanya ke ranah hukum karena orang-orang Prabowo (sekalipun tidak mengaku) melaporkan Saiful Mujani ke kepolisian.
Dan, Prabowo sendiri rupanya juga tersinggung dengan kritik-kritik semacam ini. Baru kemarin dia menyebut wartawan, akademisi, pengamat, dan LSM sebagai “londo ireng.” Dia menuduh bahwa orang-orang yang mengkritiknya bekerja untuk pemerintahan asing. Ini khas Prabowo. Sebelumnya, dia menyebut para pengkritiknya sebagai antek-antek asing.
Secara kualitatif, sulit untuk membantah temuan SMRC ini. Dalam beberapa bulan terakhir ini, pemerintahan ini memang menunjukkan inkompetensi yang luar biasa. Prabowo menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengelola negara sehingga dia bertingkah laku semakin ngawur. Dia semakin menuntut pengakuan akan keberhasilan, yang ia dan para pembantu tahu persis bahwa itu tidak mereka miliki.
Semua klaim-klaim Prabowo terasa kosong. “Negara asing mengakui … bla, bla, bla.” Semua orang tahu bahwa itu tidak benar. Tidak ada bukti. Dan tidak ada negara asing yang bisa dikonfirmasi. Memang konfirmasi itu tidak diperlukan. Karena Prabowo tidak butuh konfirmasi. Ia hanya butuh afirmasi.
Sementara, pemerintahan Prabowo mengalami krisis demi krisis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dia unggulkan ternyata menjadi sarang korupsi. Orang-orang yang dia pilih untuk menjalankan MBG, dan dia beri berbagai bintang (Dadan Hindayana menerima dua bintang!) ternyata sangat korup. Krisis ini terus berlanjut. Nanik S. Deyang yang menggantikan Dadan kemudian harus berhenti hanya setelah menjabat enam minggu. Kabarnya karena alasan kesehatan. Dan, belum selesai di sana, media sosial mulai menyoroti kekayaan Nanik. Orang yang diangkat Prabowo untuk mengetuai Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yakni Febri Febriansyah, juga terjerat kasus mega korupsi. Ratusan milyar ditemukan di rumahnya. Belum lagi emas, yang lebih berat dari emas di Monas.
Sementara sebelumnya, Jampidsus dan Satgas PKH beberapa kali memamerkan “triliunan” uang sitaan Satgas PKH di depan Prabowo. Dengan berbinar-binar Prabowo mengumumkan kesuksesan program yang memindahkan penguasaan jutaan hektar kebun sawit ke PT Agrinas Palma bikinan pemerintahannya.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga bermasalah. Berbagai macam pengadaan tanpa akuntabilitas yang jelas. Juga pemanfaatan militer untuk pembangunan gedung. Semuanya tidak transparan. Semua dikerjakan sendiri dengan komando. Dan, orang dengan mudah melihat ketidakberesan di dalamnya. Apakah orang-orang di pemerintahan Prabowo tidak tahu? Saya yakin mereka tahu. Prabowo sendiri? Saya tidak tahu apakah dia tahu. Kalau pun dia tahu, dia toh bisa pura-pura tidak tahu karena ini adalah program politiknya.
Belum lagi orang bicara tentang Danantara, yang seperti program-program Prabowo yang lainnya minim akuntabilitas. Lembaga sovereign wealth fund ini tidak memasukkan keuntungannya pada neraca keuangan negara. Danantara hanya bertanggungjawab pada presiden (Prabowo) sendiri. Lembaga yang konon kabarnya bernilai 1 triliun USD hanya dikontrol oleh presiden.
Lalu apa akibatnya? Indeks harga saham gabungan (IHSG) terjun bebas. Nilainya terpotong 30 persen dibanding tahun lalu. Juga rupiah mencapai titik terendah dalam sejarah kalau dibandingkan dengan US dollar. Padahal nilai dollar juga merosot di antara mata uang kuat dunia lainnya.
Hal-hal ini jelas memperberat hidup di kalangan masyarakat biasa. Harga-harga melambung. Daya beli menurun drastis. Uang semakin sulit didapat. Pabrik-pabrik tutup. PHK meningkat. Orang yang mencoba peruntungan di sektor-sektor informal meningkat. Kita dengan mudah melihat ini kalau kita ada di jalanan.
Sekalipun demikian, pasti akan ada lembaga survei lain dengan hasil lain. Pemerintahan Prabowo akan keluar ke publik dengan hasil surveinya sendiri. Tentu dengan hasil yang lebih glowing, dan ekspose media yang lebih kuat. Mereka punya dana untuk itu.
Ironisnya, survei-survei dan amplifikasinya lewat buzzer–buzzer itu dilakukan dengan memakai dana pembayar pajak! Kita harus membayar untuk mengamini bahwa keadaan kita baik-baik saja dan presiden kita penuh keberhasilan, sehingga negara-negara lain pun mengakuinya (harus ada afirmasi dari negara lain!). (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
