BACAAJA, JAKARTA– Nonton Piala Dunia memang selalu ditunggu jutaan orang Indonesia. Tapi kali ini, yang jadi sorotan bukan aksi di lapangan, melainkan harga tiket masuknya ke layar kaca.
Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho mempertanyakan biaya hak siar Piala Dunia yang disebut mencapai 80 juta dolar AS, angka yang dinilainya jauh lebih mahal dibanding sejumlah negara lain, termasuk Tiongkok.
Sorotan itu disampaikan Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II tersebut mengaku baru menerima data mengenai besaran biaya lisensi hak siar Piala Dunia. Menurutnya, proses pengadaan hak siar selama ini terkesan minim transparansi sehingga perlu dijelaskan secara terbuka kepada DPR maupun publik.
Baca juga: Piala Dunia Ramai Ditonton Tapi Belum Mampu Dongkrak Ekonomi
“Kalau data ini benar, Indonesia membayar sekitar 80 juta dolar AS. Angka itu sangat jauh dibanding negara-negara lain,” ujarnya. Politikus Partai Golkar ini lantas membandingkan biaya yang dikeluarkan sejumlah negara di kawasan.
Thailand disebut hanya membayar sekitar 40 juta dolar AS, Malaysia sekitar 35 juta dolar AS, sementara Tiongkok yang memiliki jumlah penonton jauh lebih besar justru dikabarkan hanya mengeluarkan sekitar 60 juta dolar AS.
Perbandingan itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan besar mengenai dasar penetapan nilai hak siar di Indonesia. “Kalau alasannya karena jumlah penonton Indonesia besar, lalu kenapa Tiongkok yang pasarnya jauh lebih besar justru membayar lebih murah?” katanya.
Akuntabilitas Anggaran
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata soal nominal, melainkan juga menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Karena itu, TVRI diminta menjelaskan mekanisme dan perhitungan nilai kontrak agar tidak menimbulkan persepsi pemborosan.
“Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegas Andhika.
Selain menyoroti hak siar Piala Dunia, Andhika juga mengingatkan bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan televisi komersial.
Tambahan anggaran yang diajukan diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik melalui modernisasi pemancar, peningkatan kualitas jaringan, digitalisasi produksi, hingga penguatan siaran daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses televisi digital.
Baca juga: Piala Dunia Selalu Punya Cara Menyatukan Banyak Orang
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mendorong TVRI meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, target PNBP sekitar Rp400 miliar masih belum sebanding dengan kebutuhan operasional lembaga penyiaran publik.
Andhika bahkan mengusulkan agar target tersebut dinaikkan menjadi sedikitnya Rp600 miliar, mengingat usulan anggaran TVRI mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Ia berharap TVRI terus berinovasi dan memperkuat kinerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penyedia informasi publik yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia.
Di sepak bola, kemenangan ditentukan lewat gol. Tapi dalam urusan anggaran, yang dicari bukan skor tertinggi, melainkan alasan paling masuk akal. Sebab publik ingin menikmati Piala Dunia dengan bangga, bukan bertanya-tanya kenapa harga siarannya terasa lebih mahal daripada euforia yang dibawanya. (tebe)
