BACAAJA, JAKARTA– Adu argumen antara PDIP dan Partai Golkar kembali mencuat ke ruang publik. Setelah Golkar mempertanyakan peran PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan, DPP PDIP memberikan respons keras dengan menyinggung soal “candu kekuasaan”.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus meminta Partai Golkar tidak ikut mengomentari pilihan politik partainya. Menurutnya, setiap partai memiliki hak menentukan sikap, termasuk memilih berada di luar kabinet.
Deddy bahkan menyebut PDIP berbeda dengan partai yang menurutnya selalu ingin berada di lingkar kekuasaan, baik saat menang maupun kalah dalam kontestasi politik.
Baca juga: Senggol PDIP soal Sikap Politik, Jazilul PKB: Kami Semua Sedang Berjuang Keras
“PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Anggota Komisi II DPR RI itu mengakui berada dalam pemerintahan memang memberikan banyak keuntungan politik. Namun justru karena itulah, ia heran ketika ada pihak yang mempersoalkan keputusan PDIP memilih berada di luar pemerintahan.
Menurut Deddy, PDIP tetap menghormati seluruh partai yang memutuskan bergabung dalam koalisi pemerintah. Karena itu, ia berharap sikap saling menghormati juga diberikan kepada partai yang memilih menjadi oposisi atau penyeimbang.
“Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan. Sudah semestinya Golkar juga menghormati mereka yang memilih berada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Fungsi Pengawasan
Deddy menegaskan posisi PDIP saat ini adalah menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan. Ia menilai fungsi pengawasan DPR akan kehilangan makna apabila seluruh fraksi hanya menjadi pendukung pemerintah tanpa memberikan kritik.
“Kalau semua fraksi di DPR hanya manut dan selalu setuju terhadap eksekutif, lalu apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” katanya.
Pernyataan Deddy merupakan respons atas komentar Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji yang sebelumnya mempertanyakan makna posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.
Baca juga: PDIP Bersuara Keras soal Kertajati: Jangan Sampai RI Diam-diam Jadi Halaman Belakang AS
Sarmuji mengatakan Golkar menghormati keputusan politik PDIP. Namun, menurutnya, publik juga berhak menilai sejauh mana peran penyeimbang tersebut benar-benar dijalankan. “Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji.
Perdebatan ini menambah daftar panjang dinamika hubungan politik antara partai-partai di parlemen pasca terbentuknya pemerintahan baru, terutama terkait posisi partai yang memilih berada di luar koalisi.
Dalam politik, kursi memang penting. Tapi kadang yang lebih ramai diperebutkan bukan kursinya, melainkan siapa yang paling berhak mengklaim sedang memperjuangkan kepentingan rakyat dari posisi mana pun mereka berdiri. (tebe)
