BACAAJA, SEMARANG- Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Tengah 2026 kembali menjadi bahan evaluasi Pemprov Jateng. Salah satu perhatian pemerintah adalah belum maksimalnya keterisian kuota program kemitraan dengan sekolah swasta, kondisi yang juga terjadi pada pelaksanaan tahun sebelumnya.
Gubernur Jateng, Ahmad luthfi mengatakan, evaluasi tersebut menunjukkan masih ada masyarakat dari kategori miskin ekstrem yang perlu mendapat pendampingan agar dapat mengakses layanan pendidikan. “Catatan kami ada pada masyarakat miskin ekstrem,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Baca juga: 228 Ribu Siswa Lolos SPMB Jateng
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan telah memproyeksikan bantuan bagi sekitar 5.000 warga dari keluarga miskin ekstrem. Mereka akan difasilitasi agar dapat bersekolah di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah.
“Kami akan bantu 5.000 masyarakat miskin ekstrem. Mereka dibagi ke sekolah swasta maupun sekolah negeri,” katanya. Menurut Luthfi, pendataan penerima bantuan tersebut telah dilakukan sehingga pemerintah optimistis kelompok sasaran dapat terakomodasi dalam pelaksanaan SPMB. “Itu sudah dibagi habis. Nanti tidak akan terjadi lagi di wilayah kita,” tegasnya.
Terus Diperkuat
Ia menjelaskan, langkah tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Program serupa telah dijalankan sejak tahun 2025 dan akan terus diperkuat sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan di Jateng.
Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, pemerintah tidak hanya menunggu pendaftaran dari calon peserta didik. Pendekatan yang dilakukan adalah mendatangi langsung calon penerima melalui mekanisme jemput bola. “Iya, jemput bola,” katanya.
Baca juga: Taj Yasin Pastikan SPMB Jateng 2026 Tanpa “Jastip”
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov berharap pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang mampu menyerap kuota sekolah mitra secara lebih optimal sekaligus memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tetap memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan.
Bangku sekolah memang jumlahnya terbatas. Tapi yang seharusnya tidak pernah terbatas adalah kesempatan belajar. Sebab kalau masih ada kursi kosong sementara ada anak yang gagal sekolah, mungkin yang perlu dievaluasi bukan hanya sistemnya, tapi juga cara negara mengetuk pintu warganya. (dul)
