BACAAJA, SEMARANG– Program Sekolah Rakyat di Jateng terus berkembang. Hingga tahun ajaran 2026/2027, tercatat 2.692 siswa telah belajar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah.
Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen menilai, program tersebut bukan sekadar membuka akses pendidikan, tetapi menjadi salah satu cara memutus rantai kemiskinan yang selama ini sulit diputus.
“Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi,” kata pria yang akrab disapa Gus Yasin saat menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI di Semarang, Rabu (5/8/2026).
Baca juga: Puan: Sekolah Rakyat Harus Jadi Pelengkap, Bukan Pesaing Sekolah Formal
Menurutnya, Pemprov Jateng akan terus mengawal pelaksanaan program yang menjadi salah satu gagasan Presiden tersebut agar benar-benar memberi kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh pendidikan yang layak.
“Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin sehingga Sekolah Rakyat benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil,” ujarnya.
Gus Yasin mengatakan, Jateng sebenarnya sudah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa kurang mampu sejak sekitar satu dekade lalu. Saat ini terdapat tiga sekolah berasrama penuh yang berada di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, ditambah 15 sekolah semi-boarding yang telah lebih dulu berjalan.
Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat dinilai semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Mengikuti MPLS
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, Imam Maskur menjelaskan, sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti Program Sekolah Rakyat terdiri atas 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Sekolah Rakyat permanen saat ini telah beroperasi di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang.
Sementara enam Sekolah Rakyat rintisan berada di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen. Imam mengungkapkan, penerimaan siswa untuk jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota.
Baca juga: Sekolah Rakyat, Cara Jateng Lawan Kemiskinan
Sebaliknya, jenjang Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi tantangan karena banyak orang tua belum siap melepas anak usia enam hingga tujuh tahun tinggal di asrama.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Sosial memberikan fleksibilitas dengan mengalihkan kuota SD yang belum terisi menjadi tambahan rombongan belajar bagi jenjang SMP dan SMA.
Ke depan, Pemprov Jateng akan terus memperluas pembangunan Sekolah Rakyat seiring kesiapan lahan di berbagai daerah. Jika seluruh 35 kabupaten/kota nantinya memiliki Sekolah Rakyat, program ini diperkirakan mampu menampung sekitar 35 ribu siswa.
Meski begitu, angka tersebut masih belum cukup untuk menjangkau seluruh anak dari keluarga miskin maupun anak putus sekolah, sehingga pengembangannya akan dilakukan secara bertahap.
Kemiskinan sering diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi jika pendidikan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, mungkin untuk pertama kalinya yang diwariskan bukan lagi kemiskinan, melainkan kesempatan. (tebe)
