BACAAJA, JAKARTA- Pemerintah memastikan akan ada pengurangan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dilakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, langkah ini bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan hasil dari perhitungan ulang agar penggunaan dana lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, pemerintah saat ini masih melakukan kalkulasi bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengetahui berapa sebenarnya dana yang dibutuhkan program tersebut.
“Ini bukan pemangkasan. Dari hasil perhitungan sementara, kami melihat ada kemungkinan kebutuhan anggaran bisa lebih rendah dari yang sudah ditetapkan,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Sebagai informasi, anggaran MBG tahun 2026 telah dipatok sebesar Rp268 triliun. Namun angka tersebut kini sedang dievaluasi kembali seiring proses penataan program yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan.
Baca juga: Bos Vendor Emmo jadi Tersangka, Pusaran Kasus MBG Kian Melebar
Prasetyo menjelaskan, tidak semua bagian program mengalami persoalan. Sebagian besar pelaksanaan MBG masih berjalan sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan.
Namun pemerintah menemukan sejumlah klaster masalah yang perlu ditata ulang, termasuk memastikan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bisa segera menikmati manfaat program tersebut. Selain itu, pemerintah juga ingin mempercepat perluasan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam dua pekan mendatang.
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah juga melakukan refocusing penerima manfaat. Artinya, tidak semua sekolah otomatis akan menerima program MBG. Sekolah-sekolah akan kembali dinilai berdasarkan data kebutuhan dan tingkat prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Memang sejak awal ada standar dan prioritas yang harus dipenuhi. Jadi nanti akan dilihat lagi sekolah mana yang masuk kategori prioritas dan layak menerima MBG,” jelas Prasetyo.
SPPG Membengkak
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, salah satu persoalan terbesar dalam program MBG adalah membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Awalnya pemerintah hanya merencanakan sekitar 21 ribu titik layanan. Namun dalam perkembangannya jumlah itu melonjak menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.
Menurut Zulhas, lonjakan tersebut berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun jika tidak segera ditata ulang. “Rencana awal 21 ribu titik, sekarang sudah 27.877 titik. Ada penambahan yang cukup besar,” ujarnya.
Tak hanya itu, jumlah titik layanan di wilayah 3T juga ikut melonjak dari target awal 2.000 titik menjadi 8.617 titik. Karena itu, pemerintah meminta manajemen baru BGN melakukan pembenahan menyeluruh agar program strategis tersebut tetap berjalan efektif tanpa membebani keuangan negara.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, 32 Nama Terduga Viral di Media Sosial
Salah satu kebijakan yang langsung diterapkan adalah moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru. Saat ini terdapat 27.877 dapur operasional yang tercatat melalui virtual account. Seluruh titik tersebut akan dievaluasi ulang untuk memastikan kapasitas layanan benar-benar sesuai dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing daerah.
Pemerintah berharap langkah penataan ini bisa membuat program MBG lebih tepat sasaran, lebih efisien, dan tetap mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
MBG awalnya dirancang untuk membagi makanan bergizi. Tapi di tengah jalan, yang ternyata tumbuh lebih cepat bukan jumlah penerima manfaatnya, melainkan jumlah dapur dan titik layanan. Ketika kompor bertambah lebih cepat daripada piring yang harus diisi, negara akhirnya harus menghitung ulang: yang perlu ditambah gizi anak-anak, atau justru rem untuk laju ekspansi programnya. (tebe)
