BACAAJA, SEMARANG – Harapan agar rupiah kembali menguat dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter atau intervensi di pasar keuangan.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip, Sugiyanto, menilai pemerintah harus berani mengevaluasi dua program besar yang menyedot anggaran negara, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, perbaikan dua program tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Jika kepercayaan itu kembali, peluang rupiah menguat juga akan semakin besar.
Bacaaja: Rupiah Ambles APBN Jebol? Pakar Undip Sorot Kebijakan Pemerintah Naikkan BBM
Bacaaja: Rupiah Melemah UMKM Menjerit, Pengamat Ekonomi Undip Singgung Tahu dan Tempe
“Harus ada evaluasi mendasar atas dua program besar yang menghabiskan dana APBN itu. Menurut saya itu syarat untuk dolar bisa stabil atau rupiah menguat,” kata Sugiyanto melalui telepon, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada ide programnya. MBG maupun KDMP dinilai memiliki tujuan yang baik, tetapi sejak awal disusun dengan perencanaan yang kurang matang sehingga pelaksanaannya berpotensi menimbulkan banyak masalah.
Sugiyanto juga menyinggung kasus dugaan korupsi yang menyeret petinggi Badan Gizi Nasional.
“Dulu sebelum ada kejadian ini (korupsi), pemerintah enggak mau mendengarkan bahwa perencanaannya rada ngawur, pelaksanaannya ugal-ugalan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan di level atas bisa menjadi indikasi adanya masalah yang lebih luas dalam pelaksanaan program.
“Nah, sekarang kalau di atasnya korupsi seperti itu pasti bawahnya iya kok, Mas. Selama itu kan anatominya seperti itu,” katanya.
Tak hanya MBG, Sugiyanto juga mengkritisi pelaksanaan KDMP yang dinilai dipaksakan dalam waktu singkat tanpa persiapan memadai. Ia menyoroti penggunaan dana desa, pemanfaatan aset desa, hingga kebutuhan modal koperasi yang menurutnya belum dirancang secara matang.
“Perencanaannya itu bahasa halusnya tidak ada perencanaan yang matang. Bahkan menurut saya cenderung ngawur karena dalam waktu sangat singkat ditarget sangat tinggi,” ujarnya.
Sugiyanto menegaskan dirinya tidak menolak program-program tersebut. Justru menurutnya, ide MBG maupun koperasi desa layak didukung jika disusun dengan desain yang realistis dan bertahap.
“MBG itu bagus, idenya koperasi juga bagus. Tapi perencanaannya tidak matang sehingga targetnya menjadi serampangan,” katanya.
Ia pun menawarkan pendekatan yang lebih sederhana. Pemerintah dinilai bisa memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah berjalan selama bertahun-tahun atau membuat proyek percontohan sebelum menerapkannya secara nasional.
“Kalau watak bisnis itu harus ada perencanaan. Kenapa tidak metode pilot misalnya satu kecamatan satu. Dulu malah ada demplot, jadi perencanaannya lebih jelas,” ujarnya.
Menurut Sugiyanto, evaluasi menyeluruh terhadap program-program besar jauh lebih penting dibanding memaksakan target dalam waktu singkat. Dengan belanja negara yang lebih terukur dan pelaksanaan yang matang, kepercayaan pasar dapat pulih sehingga tekanan terhadap rupiah perlahan berkurang. (bae)
