BACAAJA, SURAKARTA- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menegaskan, pelaksanaan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah.
Meski merupakan program nasional, daerah dinilai memiliki pemahaman yang lebih utuh terkait kondisi lapangan, mulai dari pola konsumsi masyarakat hingga karakteristik penerima manfaat.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta, belum lama ini.
Menurutnya, evaluasi MBG tidak hanya berbicara soal distribusi makanan kepada peserta didik. Lebih dari itu, program tersebut juga menyangkut kualitas menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Baca juga: Program MBG Jateng Dipuji, Jadi Barometer Nasional
“Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi.
Ia berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam mengawal keberhasilan program tersebut. Karena itu, satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk di daerah harus mampu menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi secara optimal.
Luthfi juga menilai menu MBG tidak bisa diseragamkan sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki ketersediaan bahan pangan lokal, kebiasaan makan, dan karakteristik budaya yang berbeda.
Untuk itu, ia mendorong keterlibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan program MBG. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan oleh para ibu melalui PKK dapat membantu memastikan makanan yang disajikan sesuai kebutuhan dan kebiasaan anak-anak.
Kearifan Lokal
Ia mencontohkan pelaksanaan MBG di Kota Surakarta yang melibatkan PKK dalam proses pendampingan. Model tersebut dinilai bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Tengah.
“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga memaparkan capaian pelaksanaan MBG di Jawa Tengah. Hingga saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut disebut telah mendekati 9 juta orang.
“Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan. Evaluasi harus menjadi sarana memperbaiki kualitas kebijakan agar semakin efektif di lapangan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai keberhasilan program nasional tidak cukup diukur dari desain kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Keberhasilan sesungguhnya terlihat saat program tersebut hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga: MBG Bikin Sampah Kian Menumpuk, Pemprov Jateng Akui Banyak Makanan Terbuang Sia-sia
Menurutnya, pemerintah daerah menjadi pihak yang paling memahami dinamika dan kebutuhan warga sehingga memiliki peran penting dalam memastikan program nasional berjalan sesuai tujuan.
Rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi 10 program prioritas Presiden di daerah. Selain Program Makan Bergizi Gratis, forum juga membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kadang yang membuat sebuah program gagal bukan karena makanannya kurang bergizi, tetapi karena pembuat kebijakan lupa bahwa setiap daerah punya selera, kebiasaan, dan kebutuhan yang berbeda. Sebab urusan mengenyangkan perut anak-anak ternyata tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu menu dari Jakarta. (tebe)
