BACAAJA, SEMARANG- Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang mempertemukan sepuluh provinsi menghasilkan tiga kerja sama baru yang cukup “berat”, mulai dari ketahanan energi, pengelolaan sampah, sampai proyek giant sea wall alias tanggul laut raksasa.
Tiga sektor baru itu melengkapi enam klaster kerja sama yang sudah disepakati sebelumnya pada 2025, seperti ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, hingga sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, rapat kerja FKD-MPU tahun ini jadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah. “Kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi saat memimpin rapat kerja di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/5/2026).
Baca juga: Jateng Teken Kerja Sama Ekonomi Regional Rp2,1 Triliun dengan Tiga Provinsi
Sepuluh provinsi yang tergabung dalam forum ini terdiri dari Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Luthfi, persoalan energi dan sampah misalnya, nggak bisa lagi ditangani sendiri-sendiri oleh daerah. Apalagi kondisi geopolitik global ikut bikin harga minyak dunia naik dan berdampak sampai ke Indonesia.
Ia menilai daerah harus mulai serius mengembangkan energi baru terbarukan agar nggak terus bergantung pada energi fosil. “Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028,” ujarnya.
Pekerjaan Bersama
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut sepuluh provinsi anggota FKD-MPU menyumbang sekitar 62 persen pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, menurutnya, kerja sama antardaerah nggak boleh berhenti cuma di penandatanganan atau rapat formal semata. “Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini,” kata Bima Arya.
Ia juga mendorong kepala daerah mulai mempercepat penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.
Baca juga: Antisipasi Krisis Pangan, 12 Pemprov Kumpul di Semarang
Selain energi, sektor pangan juga jadi sorotan. Pemerintah daerah diminta mulai memikirkan konektivitas distribusi agar stok bahan pokok tetap aman dan harga nggak gampang melonjak.
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro mengatakan, hasil rapat kerja ini bakal ditindaklanjuti lewat penyusunan rencana aksi bersama antarorganisasi perangkat daerah pada Juni mendatang.
Ia menambahkan, kerja sama bidang pariwisata sejauh ini sudah mulai terlihat progresnya. Bahkan dinas pariwisata dari sepuluh provinsi sudah merancang paket wisata lintas daerah dalam satu perjalanan.
Selain itu, sebanyak 12 BUMD pangan juga mulai membahas jaringan distribusi pangan bersama, termasuk usulan membuat dashboard stok dan harga pangan. “Ke depan mungkin akan ada usulan membangun holding pangan,” katanya.
Kadang masalah daerah memang beda-beda. Ada yang pusing rob, ada yang ribet sampah, ada juga yang deg-degan lihat harga pangan naik. Tapi ujungnya sama: kalau semua jalan sendiri-sendiri, yang capek rakyat lagi. (tebe)
