BACAAJA, JAKARTA – Di tengah ambisi besar pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, muncul dorongan kuat untuk merapikan arah kebijakannya. Bukan lagi sekadar membagikan makanan secara luas, tapi memastikan bantuan benar-benar sampai ke anak-anak yang paling membutuhkan.
Program yang digagas lewat Badan Gizi Nasional ini sejak awal memang dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda. Namun dalam praktiknya, muncul pertanyaan soal siapa sebenarnya yang paling berhak menerima manfaat tersebut.
Arahan terbaru dari Prabowo Subianto memperjelas fokus itu. Ia ingin program ini tidak disebar merata ke semua kalangan, melainkan diprioritaskan untuk anak-anak yang mengalami kekurangan gizi.
Pendekatan ini dinilai sebagai langkah strategis, karena masalah gizi di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan pola “bagi rata”. Ada kelompok yang jauh lebih membutuhkan dibanding yang lain.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, melihat momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk evaluasi besar-besaran.
Menurutnya, program sebesar ini memang harus terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tidak melenceng dari tujuan awal.
Ia menekankan bahwa distribusi bantuan tidak boleh bersifat umum, karena berisiko membuat program jadi tidak efektif.
“Sudah saatnya dilakukan evaluasi agar tepat sasaran,” ujarnya, menyoroti pentingnya penajaman kebijakan.
Lina menjelaskan bahwa tujuan awal MBG sebenarnya sudah jelas, yakni menyediakan makanan bergizi gratis. Namun tantangan terbesar ada pada penentuan target penerima.
Jika tidak dirancang dengan tepat, program ini bisa saja dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan.
Karena itu, fokus harus diarahkan pada masyarakat yang benar-benar kesulitan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Tidak hanya faktor ekonomi, akses terhadap makanan bergizi juga menjadi pertimbangan penting.
Banyak anak di daerah terpencil yang sebenarnya tidak tergolong sangat miskin, tapi tetap kesulitan mendapatkan makanan sehat karena keterbatasan akses.
Kondisi geografis seperti jarak yang jauh dari pusat distribusi atau minimnya fasilitas juga jadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
Lina menilai, pendekatan berbasis kebutuhan seperti ini justru sejalan dengan arah kebijakan yang diinginkan pemerintah.
Untuk memperkuat ketepatan sasaran, ia mengusulkan penggunaan data dari Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai acuan awal.
Data tersebut dinilai cukup relevan karena mencerminkan kondisi ekonomi keluarga siswa di berbagai daerah.
Namun, ia juga menekankan pentingnya integrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional agar hasilnya lebih akurat.
Sinkronisasi data antar sistem ini diyakini bisa mempercepat proses verifikasi sekaligus meminimalkan kesalahan penerima.
Di sisi pemerintah, penegasan soal fokus program juga disampaikan oleh perwakilan BGN, Nanik S. Deyang.
Ia menyebut bahwa program ini memang tidak ditujukan untuk semua anak tanpa pengecualian.
Menurutnya, anak-anak dari keluarga mampu tidak termasuk prioritas karena kebutuhan gizinya sudah bisa dipenuhi secara mandiri di rumah.
“Program ini tidak boleh dipaksakan,” tegasnya, menegaskan bahwa distribusi harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar pemerataan.
Pendekatan ini menjadi penting agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak maksimal.
BGN juga disebut tengah menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
Tim khusus akan dibentuk untuk memilah data penerima agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
Dengan pengawasan yang lebih kuat, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar berdampak nyata.
Ke depan, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi simbol kebijakan sosial, tetapi benar-benar solusi konkret bagi masalah gizi di Indonesia.
Perubahan arah ini juga menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.
Dan jika dijalankan dengan tepat, program ini bisa menjadi investasi besar untuk masa depan generasi yang lebih sehat dan kuat. (*)
