BACAAJA, JAKARTA – Isu pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis tiba-tiba jadi bahan perbincangan panas di banyak kalangan. Bukan tanpa alasan, jumlahnya yang tembus puluhan ribu unit bikin publik otomatis bertanya-tanya soal urgensi dan perhitungannya.
Program yang digagas oleh Badan Gizi Nasional ini memang punya tujuan besar, yakni mempercepat distribusi makanan bergizi ke berbagai daerah, termasuk wilayah yang sulit dijangkau.
Namun di balik niat tersebut, keputusan membeli 21.801 unit motor listrik merek Emmo justru memicu polemik baru yang belum juga mereda.
Sorotan paling awal datang dari kalangan industri. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia menyatakan dukungan terhadap pengembangan kendaraan listrik, tapi tetap mempertanyakan transparansi proses pengadaan ini.
Ketua AISMOLI, Budi Setiyadi, mengaku pihaknya belum mendapat informasi resmi dari Kementerian Perindustrian terkait proyek besar tersebut.
Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya, apalagi mengingat skala pengadaan yang tidak kecil dan melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar.
Dari sisi harga, polemik makin terasa. Salah satu tipe motor yang dibeli, yakni Emmo Trail JVX GT, disebut-sebut memiliki harga hampir Rp50 juta per unit dalam sistem e-purchasing pemerintah.
Angka ini langsung jadi bahan diskusi, karena publik membandingkannya dengan berbagai motor listrik lain yang harganya jauh lebih variatif.
Budi Setiyadi menegaskan bahwa harga motor listrik memang bisa sangat beragam, tergantung teknologi dan kapasitas baterai yang digunakan.
Namun ia tetap menekankan pentingnya keterbukaan spesifikasi teknis agar publik bisa menilai apakah harga tersebut memang wajar atau tidak.
Di sisi lain, perhatian juga mengarah ke kesiapan penyedia barang, khususnya terkait layanan purnajual.
Profil Emmo Electric Mobility menjadi sorotan karena dinilai masih minim rekam jejak dalam proyek berskala besar seperti ini.
Data menunjukkan bahwa desain produk mereka baru terdaftar pada 2025, yang membuat sebagian pihak mempertanyakan kesiapan perusahaan tersebut.
Fakta di lapangan pun ikut memperkuat kekhawatiran. Salah satu diler yang terdeteksi di kawasan Jakarta Barat disebut belum beroperasi secara optimal.
Hal ini memunculkan pertanyaan lanjutan: bagaimana dengan layanan servis, suku cadang, dan dukungan teknis ke depan?
Sorotan juga datang dari sisi pemerintah pusat. Purbaya Yudhi Sadewa mengaku baru mengetahui adanya transaksi besar tersebut setelah proses berjalan.
Sebagai langkah cepat, ia langsung memangkas alokasi tambahan anggaran untuk proyek tersebut di tahun berjalan.
Pernyataan ini makin memancing perhatian karena menunjukkan adanya celah koordinasi antar lembaga.
Ia bahkan menyebut bahwa Prabowo Subianto tidak mengetahui detail pengadaan unit tersebut.
Dari parlemen, suara kritis juga muncul. Komisi IX DPR melihat adanya ketidaksinkronan informasi antara lembaga yang terlibat.
Salah satu anggotanya, Pulung Agustanto, menyebut bahwa rencana ini sebenarnya sudah sempat mendapat catatan dari Kementerian Keuangan.
Namun anehnya, proyek tetap berjalan tanpa perubahan signifikan.
Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, bahkan menyebut kondisi ini terasa janggal.
Ia menyoroti fakta bahwa distribusi barang sudah berjalan, sementara kesiapan infrastruktur justru belum terlihat jelas.
Di tengah kritik yang mengalir, pihak BGN akhirnya memberikan penjelasan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan ini bagian dari strategi menjangkau wilayah terpencil.
Menurutnya, motor listrik dipilih karena lebih fleksibel dibanding kendaraan roda empat, terutama untuk daerah dengan akses terbatas.
Ia juga menyebut harga pembelian berada di kisaran Rp42 juta per unit, yang diklaim lebih rendah dari harga pasar.
Selain itu, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) disebut mencapai 48,5 persen, yang dianggap mendukung industri lokal.
BGN memastikan bahwa seluruh proses administrasi sedang diselesaikan agar kendaraan tersebut tercatat sebagai Barang Milik Negara.
Langkah ini disebut penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Dari sisi pengawasan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut memantau jalannya proyek ini.
Deputi Pencegahan dan Monitoring, Aminudin, menegaskan bahwa pengadaan tetap diperbolehkan selama sesuai aturan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa proyek dengan nilai besar seperti ini harus benar-benar transparan dan akuntabel.
Hingga saat ini, puluhan ribu unit motor tersebut dikabarkan belum didistribusikan ke daerah tujuan.
Kondisi ini membuat publik semakin penasaran, apakah proyek ini akan berjalan sesuai rencana atau justru menghadapi hambatan lebih lanjut.
Di tengah berbagai pertanyaan yang muncul, satu hal yang jelas: program besar memang butuh pengawasan ekstra.
Karena di balik niat baik memperbaiki gizi masyarakat, transparansi tetap jadi kunci utama agar kepercayaan publik tidak luntur. (*)
