BACAAJA, JAKARTA- Di Senayan sekarang lagi rame bahas Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden RI Prabowo Subianto bareng Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, 19 Februari lalu. Deal ini katanya mencakup banyak sektor, dari perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, sampai ketenagakerjaan dan keamanan ekonomi.
Tapi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim langsung kasih “rem tangan”. Menurutnya, isi perjanjian itu perlu ditinjau ulang karena ada lebih dari 20 pasal yang dinilai bikin nggak nyaman.
Salah satu yang bikin kening berkerut adalah klausul yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dan mengantongi persetujuan AS sebelum kerja sama dengan negara lain. Buat sebagian orang, ini terdengar kayak, “Mau main sama temen lain? Izin dulu, ya.”
Baca juga: Sentil Keras Kesepakatan Dagang RI-AS, MUI: Ini Perjanjian atau Penjajahan?
Belum lagi soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam ART, disebutkan barang dari AS bisa bebas dari persyaratan yang berlaku di Indonesia. Padahal, aturan TKDN selama ini jadi senjata buat dorong industrialisasi nasional.
Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, produsen yang bangun fasilitas di Indonesia dan rekrut tenaga kerja lokal bisa dapat pengakuan TKDN minimal 25 persen.
Pengusaha Lokal
Ini termasuk komponen seperti baterai nikel dan modul elektronik. Tujuannya jelas: biar industri tumbuh di dalam negeri, bukan cuma jadi etalase barang impor. Kalau barang AS bebas syarat, pertanyaannya simpel: gimana nasib pemain lokal?
Chusnunia juga menyoroti klausul pengurangan hambatan nontarif dan sertifikasi. Risiko yang dibayangkan? Banjir produk pertanian dan peternakan, dari daging sapi sampai keju yang bisa bikin peternak lokal megap-megap.
Di sisi lain, Mahkamah Agung AS disebut telah membatalkan tarif resiprokal yang sebelumnya jadi dasar kebijakan tersebut karena dianggap harus lewat persetujuan Kongres, bukan keputusan sepihak Trump. Artinya, ada perubahan kondisi hukum di sana. Dan menurut Komisi VII, ini bisa jadi celah untuk evaluasi ulang.
Baca juga: Swasembada Pangan Takluk di Kaki Donald Trump? RI akan Impor 1.000 Ton Beras dari AS
DPR mengingatkan, setiap perjanjian internasional harus berpegang pada kepentingan sosial, prinsip kesetaraan, dan asas saling menguntungkan. Kalau ada potensi timpang, renegosiasi bukan hal tabu.
Intinya, jangan sampai kita semangat tanda tangan, tapi lupa baca catatan kaki. Karena kalau akhirnya Indonesia cuma jadi pasar, sementara produksi tetap di luar negeri, ya itu bukan “reciprocal trade” namanya tapi “reciprocal capek”. (tebe)
