BACAAJA, JAKARTA – Pemerintah lagi getol ngomong soal swasembada pangan. Tapi di saat yang sama, Indonesia justru sepakat impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat.
Deal ini masuk dalam paket besar perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS. Kesepakatan itu diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.
Publik pun mulai bertanya: ini strategi dagang biasa, atau kompromi politik yang kebablasan?
Bacaaja: Cerita Prabowo ‘Hilangkan’ 48 Juta Jiwa Penduduk Indonesia saat Lapor Trump di Forum BoP
Bacaaja: Prabowo Sebut RI Teman Sejati AS, Publik Beri Peringatan: Sejarah ’65 Belum Tuntas
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan impor beras dari AS hanya 1.000 ton dan masuk kategori “beras klasifikasi khusus”.
“Realisasinya tergantung permintaan dalam negeri,” kata Haryo, Minggu (22/2).
Ia juga menyebut angka itu sangat kecil, hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional 2025 yang mencapai 34,69 juta ton.
Secara angka, memang kelihatan mini. Tapi secara simbolik? Beda cerita. Apalagi dalam lima tahun terakhir, Indonesia tidak pernah impor beras dari AS. Sekarang, keran itu dibuka lagi, di tengah narasi besar soal kemandirian pangan.
Selain beras, Indonesia juga akan impor ayam dari AS. Bentuknya bukan ayam potong siap saji, tapi live poultry untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor, dengan estimasi nilai USD 17–20 juta.
Menurut pemerintah, GPS ini dibutuhkan karena Indonesia belum punya fasilitas pembibitan sendiri untuk level tersebut.
Tak berhenti di situ, Indonesia juga akan impor mechanically deboned meat (MDM) sekitar 120.000–150.000 ton per tahun buat bahan baku sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya.
Pemerintah menegaskan impor ini tidak akan membanjiri pasar atau mengorbankan peternak lokal. Katanya, keseimbangan pasokan dan harga tetap dijaga.
Swasembada pangan vs kepentingan Trump
Di atas kertas, pemerintah bilang ini cuma bagian kecil dari produksi nasional dan murni kebutuhan industri. Tapi di ruang publik, narasinya lebih liar: kalau benar mau swasembada pangan, kenapa masih buka keran impor, bahkan dalam paket kesepakatan dagang dengan AS?
Apalagi deal ini lahir dalam konteks hubungan dagang yang lebih luas, di mana Indonesia juga memberi sejumlah konsesi.
Pemerintah mungkin melihatnya sebagai strategi diplomasi ekonomi: ambil-beri, win-win. Tapi buat sebagian orang, impor beras, sekecil apa pun angkanya, tetap terasa janggal di tengah kampanye kedaulatan pangan.
Akhirnya, pertanyaannya bukan cuma soal 1.000 ton. Namun lebih kepada soal konsistensi: mau berdiri di kaki sendiri, atau tetap buka pintu lebar-lebar kalau tekanan dagang datang? (*)
