BACAAJA, YOGYAKARTA – Sorotan publik belum juga geser dari Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Setelah sempat diteror usai vokal mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), Tiyo kini buka kartu: ia pernah dapat undangan resmi ke Istana untuk ketemu Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025.
Tapi alih-alih datang, ia justru pilih nolak.
Pengakuan itu ia sampaikan saat nongol di podcast kanal YouTube Terus Terang Media,. Dengan santai tapi tegas, Tiyo bilang sikap kritisnya bukan reaksi dadakan. Semua sudah dipikir matang.
“Kita nggak tiba-tiba marah ke presiden. Dari setahun lalu kita sudah kritik banyak kebijakan publik dari rezim Prabowo dan Gibran,” ujarnya.
Bukan Cuma Soal MBG
Menurut Tiyo, kritik itu bukan cuma soal MBG. Ia juga menyoroti revisi UU TNI sampai mekanisme mandatory spending yang dinilai berkaitan erat dengan pembiayaan program tersebut.
Ia merasa ada jarak antara suara publik dan respons pemerintah. “Kayak ada jarak antara suara, telinga, sama otak,” katanya.
Kesempatan ketemu langsung di Istana sebenarnya terbuka. Tapi buat Tiyo, konsistensi lebih penting dari simbol pertemuan.
“Saya sudah diundang ke istana bulan Agustus dan saya nolak. Jadi nggak usah dibilang kita cuma berani di luar,” tegasnya.
Ia merasa semua kritiknya sudah terang-benderang di ruang publik. “Presiden bisa nonton sendiri di podcast. Nggak perlu ketemu.”
Anggaran Pendidikan Jadi Alarm
Yang bikin Tiyo paling gerah adalah dugaan pergeseran anggaran pendidikan buat mendanai MBG. Ia menyinggung Pasal 31 ayat 4 soal alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya tak boleh diganggu.
Tiyo bahkan menyebut angka Rp223 triliun sebagai estimasi dana yang terdampak. Menurutnya, kalau dikelola penuh untuk pendidikan, cukup Rp180 triliun saja untuk menggratiskan seluruh mahasiswa.
Meski begitu, ia menegaskan BEM UGM tidak anti program pengentasan stunting. Yang dikritik adalah cara eksekusinya.
“Kita nggak pernah bilang MBG harus dihentikan. Stunting itu penting. Tapi kalau dijalankan ugal-ugalan, total tanpa kontrol, dan jadi celah korupsi, itu yang kita lawan,” katanya.
Ia bahkan menyebut MBG berpotensi jadi investasi politik, bukan investasi kesejahteraan rakyat.
Teror dan Demokrasi
Usai bersuara keras, Tiyo mengaku mengalami teror: dikuntit, difoto diam-diam, sampai dapat ancaman penculikan. Baginya, ini alarm keras buat demokrasi.
“Teror itu tanda demokrasi lagi cacat. Apalagi kalau pemerintah nggak jelas bela korbannya,” ujarnya.
Ia juga sempat melontarkan pernyataan pedas, menyebut pejabat publik sejatinya bekerja untuk rakyat. Kritik keras, katanya, lahir dari rasa kecewa yang dalam.
Reformasi Jilid Dua?
Di ujung obrolan, Tiyo melempar ajakan refleksi. Ia bilang syarat “reformasi jilid dua” terasa makin lengkap. Meski begitu, ia tetap buka pintu perubahan.
“Kalau presiden mau bertaubat secara politik dan jadi pemimpin yang baik, saya bisa kok jadi orang pertama yang dukung,” ucapnya.
Buat Tiyo, rakyat sebenarnya nggak doyan ribut sama pemimpinnya. Yang diinginkan sederhana: pemimpin yang bisa diandalkan dan dibanggakan. (*)
