BACAAJA, JAKARTA – Indonesia diapstikan gabung ke Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Tujuannya sih katanya mulia: nyelesain konflik dunia. Tapi ada satu detail yang bikin publik angkat alis: biaya masuk untuk jadi anggota tetap Dewan Keamanan Trump tembus USD1 miliar alias sekitar Rp16,9 triliun.
Iya, kamu nggak salah baca. Damai ternyata nggak gratis.
Bacaaja: Blak-blakan! Alasan Trump Serang Venezuela: Mari Kita Hasilkan Uang!
Bacaaja: Mic Bocor, Prabowo Minta Dikenalkan Anak Trump untuk Bisnis?
Lewat pernyataan bersama, Indonesia barengan dengan Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut undangan Trump buat gabung ke Dewan Perdamaian.
Tapi sampai sekarang, belum jelas Indonesia masuk sebagai anggota biasa atau anggota “prioritas” yang harus setor dana jumbo sebesar Rp16,9 triliun itu.
Masalahnya, draf piagam dewan yang bocor ke media menyebutkan satu syarat krusial: negara yang menyumbang lebih dari USD1 miliar di tahun pertama bisa duduk lebih lama dan punya posisi spesial.
Artinya? Yang punya duit, punya pengaruh. Lagi, pertanyaannya, Donald Trump ini mau bikin ini Dewan Keamanan atau kelompok arisan?
Di atas kertas, Dewan Perdamaian ini diklaim buat nyelesain konflik dunia—mulai dari Gaza sampai perang lain di berbagai belahan bumi.
Di sisi lain, publik wajar bertanya: apa urgensinya Indonesia keluar duit segitu besar?
Di dalam negeri, masalah belum selesai:
- harga pangan naik
- layanan kesehatan masih timpang
- pendidikan belum merata
- kesejahteraan rakyat masih jadi PR
Tapi di level global, Indonesia justru disiapkan jadi penyumbang dana lembaga internasional baru yang diketuai langsung oleh Trump, dengan hak veto penuh di tangannya.
Trump jadi ketua, dunia harus ikuti aturan mainnya
Yang bikin tambah sensitif, Dewan Perdamaian ini dipimpin langsung oleh Trump. So, Paman Trump bisa buat aturan semau dia.
Dewan Keamanan ini punya struktur di luar PBB. Trump bisa memveto keputusan dan memberhentikan anggota.
Nggak heran banyak diplomat khawatir lembaga ini melemahkan peran PBB dan menggeser diplomasi global jadi lebih transaksional: siapa bayar mahal, suara makin keras.
Sejumlah negara maju tolak bergabung
Beberapa negara Eropa seperti Norwegia dan Swedia bahkan menolak gabung, sementara Prancis disebut ogah ikut karena berpotensi melanggar konstitusi.
Namun, Indonesia malah menyambut dengan gembir. So, keikutsertaan Indonesia ini sebagai bentuk partisipasi aktif atau karena tunduk dan pasrah pada kemauan Trump?
Sampai sekarang, pemerintah Indonesia belum menjelaskan secara gamblang:
- apakah benar harus setor Rp16,9 triliun
- dari pos anggaran mana
- dan apa keuntungan konkret buat rakyat Indonesia
Di tengah situasi global yang makin panas, langkah Indonesia ini bisa dibaca dua arah:
- aktif ambil peran diplomasi global, atau
- terjebak skema elite dunia yang mahal tapi minim dampak langsung ke publik.
Damai itu penting. Tapi kalau damai harus dibayar mahal, rakyat berhak tanya: siapa yang benar-benar diuntungkan? (*)
