JAKARTA, BACAAJA – Komika Pandji Pragiwaksono dilaporin ke polisi oleh aliansi yang ngatasnamain Nahdlatul Ulama (NU).
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya angkat suara soal kelompok yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama.
Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla alias Gus Ulil menegaskan satu hal penting: kelompok itu bukan bagian dari NU.
Bahkan, di struktur resmi NU sendiri, tak pernah ada lembaga atau badan bernama Angkatan Muda NU.
“Kalau representasi PBNU, jelas tidak,” tegas Gus Ulil, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, NU sejak lama memang sering “dipakai-pakai” namanya oleh berbagai kelompok.
Maklum, NU adalah organisasi besar, terbuka, dan punya basis massa luas. Alhasil, siapa pun bisa saja bikin gerakan dadakan dengan embel-embel NU, meski tidak punya legitimasi struktural.
Gus Ulil menyebut fenomena itu sudah jadi “keunikan” NU. Ada gerakan yang muncul spontan, mengatasnamakan NU, lalu hilang secepat story IG 24 jam.
“Ada yang bikin gerakan atas nama NU, umurnya cuma hitungan jam. Setelah itu ya nggak ada lagi,” ujarnya santai.
Di luar soal organisasi, Gus Ulil juga menyinggung substansi polemiknya. Ia menyayangkan ketika ruang humor justru dibawa ke ranah hukum.
Menurutnya, di tengah kondisi bangsa yang penuh tekanan, masyarakat justru butuh lebih banyak tawa.
“Kasihan kalau komedian yang tugasnya bikin orang ketawa malah dilaporkan. Humor itu koentji,” tulisnya.
Sebelumnya, Rizki Abdul Rahman Wahid yang mengklaim sebagai Presidium Angkatan Muda NU mengaku telah melaporkan Pandji ke polisi.
Rizki merupakan aktivis Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi kemahasiswaan yang memiliki keterkaitan historis dengan Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII DKI Jakarta pada tahun 2021.
Laporan itu terkait materi stand-up comedy Mens Rea yang menyebut konsesi tambang untuk ormas keagamaan sebagai bentuk “politik balas budi”.
Pandji secara eksplisit menyinggung NU dan Muhammadiyah dalam materinya.
Rizki menilai pernyataan itu merugikan NU dan memfitnah seolah-olah organisasi keagamaan terlibat politik praktis demi imbalan tambang.
Namun dengan sikap tegas PBNU ini, satu hal jadi jelas: laporan tersebut bukan sikap resmi NU. Polemik boleh jalan, kritik boleh keras, tapi membawa-bawa nama organisasi besar tanpa legitimasi? Itu cerita lain. (*)
