BACAAJA, JAKARTA – Pemerintah atas arahan Presiden, sempat menutup pintu rapat-rapat untuk bantuan asing. Katanya: “kita mampu!”. Namun, Presiden Prabowo Subianto bilang: bodoh kalau kita tolak bantuan asing.
Bencana banjir dan longsor yang menghantam Sumatera sejak akhir November lalu bukan cuma menyisakan duka, tapi juga bikin publik garuk-garuk kepala.
Bukan soal skalanya—karena itu sudah jelas besar—melainkan sikap pemerintah soal bantuan asing yang bikin bingung.
Bacaaja: Indonesia Tolak Bantuan Asing Bikin Negara-negara Arab Heran, Ada yang Ditutupin?
Bacaaja: Warga Aceh Jalan Kaki Puluhan Km Demi Dapat Bantuan, Potret Buram Harga Diri Tinggi?
Di awal, pemerintah berulang kali menegaskan tidak butuh bantuan dari luar negeri. Alasannya satu: Indonesia dinilai masih mampu menangani bencana sendiri.
Padahal, data BNPB mencatat dampaknya brutal—lebih dari 1.071 orang meninggal, ratusan masih hilang, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kerusakan infrastruktur juga belum main-main. Jalan dan jembatan putus, sejumlah wilayah terisolasi, dan hingga tiga pekan pascabencana, bantuan masih sulit masuk ke beberapa titik. Tapi di tengah kondisi itu, pintu bantuan asing justru sempat ditutup rapat.
Presiden Prabowo Subianto sendiri mengaku banyak pemimpin dunia menghubunginya dan menawarkan bantuan. Namun, tawaran itu ditolak secara halus.
“Saya bilang terima kasih. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet, pertengahan Desember 2025 lalu.
Nada yang sama datang dari lingkaran istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah masih sanggup menangani bencana dengan sumber daya sendiri, termasuk lewat dana siap pakai APBN sebesar Rp500 miliar.
Bahkan, kata dia, pemerintah siap menggunakan “cara-cara tidak normal”, seperti dropping bantuan lewat udara.
Kementerian Luar Negeri juga satu suara. Pemerintah memilih mengerahkan seluruh kekuatan nasional, dan sikap itu sudah disampaikan ke negara-negara yang ingin membantu.
Beberapa daerah pun ikut menutup pintu. Pemkot Medan bahkan sempat menolak bantuan 30 ton beras dan ratusan paket sembako dari Uni Emirat Arab, setelah koordinasi dengan BNPB dan Kemenhan.
Kini bertolak belakang 180 derajat
Namun, memasuki awal 2026, narasi itu mendadak berubah. Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), Prabowo justru menyampaikan pernyataan yang terdengar 180 derajat berbeda.
Prabowo menegaskan, menolak bantuan kemanusiaan bukan pilihan yang masuk akal.
“Kalau siapapun mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak,” ujar Prabowo, blak-blakan.
Ia juga menepis anggapan pemerintah sombong atau tidak serius menangani bencana hanya karena tak menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, membuka pintu bantuan bukan berarti Indonesia tidak mampu.
“Kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu, karena kita benar-benar mampu. Tapi ini soal kemanusiaan,” katanya.
Kini, Prabowo justru mempersilakan bantuan asing masuk lewat pemerintah daerah, dengan fasilitasi kementerian dan lembaga terkait.
Mau ke Aceh, Sumbar, atau Sumut—dipersilakan. Pemerintah pusat, kata dia, siap mempermudah jalurnya.
Perubahan sikap ini pun jadi sorotan. Dari “kami mampu, terima kasih” ke “kalau mau bantu, silakan”—publik bertanya-tanya: apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sampai sikap itu berubah?
Yang jelas, di tengah krisis kemanusiaan, satu hal terasa makin relevan: korban bencana butuh bantuan cepat, bukan tarik-ulur narasi. Dan bagi warga di pengungsian, siapa pun yang membantu—asal tulus—tetap berarti besar. (*)
