BACAAJA, JAKARTA – Monas kembali jadi titik kumpul suara jalanan. Hari ini, buruh asal Jawa Barat turun ke Jakarta, membawa satu tuntutan utama: Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang mereka nilai makin mengecil dan menjauh dari rasa adil.
Aksi ini digelar oleh Pengurus Daerah KSPI Jawa Barat. Sejak pagi, massa mulai memadati kawasan Silang Selatan Monas. Spanduk, poster, dan orasi jadi penanda bahwa isu upah masih jauh dari kata selesai.
Polisi pun bersiaga. Sebanyak 2.617 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Fokusnya, kata aparat, bukan represif, tapi menjaga situasi tetap kondusif.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan pendekatan yang dipakai adalah humanis. Anggota diminta melayani, bukan memancing emosi. Bahkan, seluruh personel dipastikan tak membawa senjata api.
Di sisi buruh, kekecewaan mengendap sejak penetapan UMP dan UMSK Jawa Barat 2026. Mereka menilai keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak sepenuhnya mengakomodasi rekomendasi bupati dan wali kota.
UMP Jawa Barat 2026 memang naik 5,77 persen menjadi Rp 2,31 juta. Tapi angka itu dianggap masih jauh dari kebutuhan hidup layak buruh yang disebut sudah menyentuh Rp 4 jutaan.
Masalah makin pelik ketika UMSK di sejumlah daerah justru hilang atau dipangkas. Dari 19 kabupaten dan kota pengusul, tujuh daerah disebut tak mendapatkan penetapan UMSK sama sekali. Sementara 12 daerah lain nilainya tak sesuai usulan kepala daerah masing-masing.
Buruh menilai ini janggal. Dalam aturan, gubernur seharusnya mengacu pada rekomendasi bupati dan wali kota. Tapi yang terjadi, justru ada sektor yang “menghilang” dan ada pula yang diperkecil.
Kekecewaan itu yang mendorong buruh angkat kaki ke Monas. Mereka mendesak agar UMSK Jawa Barat 2026 direvisi dan dikembalikan sesuai rekomendasi awal.
Polisi mengingatkan agar aspirasi disampaikan secara tertib. Tidak anarkis, tidak membakar ban, apalagi merusak fasilitas umum. Hak menyampaikan pendapat dijamin, tapi tetap ada batas yang harus dijaga bersama.
Di tengah aksi, masyarakat yang melintas kawasan Monas juga diimbau mencari jalur alternatif. Pengaturan lalu lintas dilakukan situasional, tergantung dinamika massa di lapangan.
Bagi buruh, hari ini bukan sekadar demo. Ini simbol perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap tak berpihak. Jika tuntutan tak digubris, ancaman aksi lanjutan hingga gugatan ke PTUN pun sudah disiapkan.
Monas pun kembali menjadi saksi: soal upah, angka di atas kertas bisa berbeda jauh dengan realita di kantong buruh. Dan selama jarak itu masih terasa, jalanan akan terus bicara. (*)
