BACAAJA, JAKARTA – Indonesia lagi-lagi ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) digenjot sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, struktur tenaga kerja nasional justru rapuh dan rawan tergilas teknologi. PHK massal pun jadi ancaman serius. Kalau sudah begini, bonus demografi bisa berbalik arah jadi bencana.
Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, menegaskan bahwa Indonesia perlu segera mengintegrasikan UMKM dengan ekonomi digital agar bisa tembus pasar dan akses pembiayaan. Tapi masalahnya enggak sesederhana itu.
Bacaaja: Lapangan Kerja Seret, Bonus Demografi Indonesia Malah Berubah Jadi Bencana?
Bacaaja: FAKTA UNIK: Swedia Nggak Kekurangan Minyak, tapi Kekurangan Sampah
“Struktur tenaga kerja kita masih didominasi lulusan sekolah, SMK, dan fresh graduate yang belum siap. Mereka paling rentan tergeser robotisasi dan teknologi tinggi,” kata Eisha dalam webinar, Senin (29/12/2025).
Teknologi harusnya ngebantu, bukan nyingkirin tenaga kerja produktif
Eisha menekankan, teknologi—termasuk AI—bukan musuh, asal diposisikan sebagai komplementer, bukan pengganti manusia. Masalahnya, tanpa skill yang memadai, tenaga kerja lokal cuma jadi korban otomatisasi.
Negara-negara maju sudah melangkah jauh: industri mereka pakai robot, IoT, dan sistem digital canggih. Sementara Indonesia? Masih sibuk berdebat soal kesiapan SDM.
Padahal investasi global di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) terus meroket. Dalam periode 2020–2024 saja, investasi ICT naik dua kali lipat, dari 64 dolar AS menjadi 124 dolar AS.
“AI bisa jadi kunci pertumbuhan ekonomi 2026 ke depan, tapi hanya kalau pemerintah siap dengan regulasi dan program reskilling,” ujar Eisha.
Kalau enggak? AI malah jadi ancaman serius buat ekonomi dan lapangan kerja.
Industri Indonesia macet, China lepas landas
Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, menilai Indonesia gagal naik kelas dari industri bernilai tambah rendah ke tinggi. Alias: jalan di tempat, bahkan mundur pelan-pelan.
Ia membandingkan Indonesia dengan China. Dua dekade lalu, China masih fokus industri padat karya bernilai tambah rendah. Tapi sekarang? Produktivitas industrinya hampir tiga kali lipat Indonesia.
Resep China simpel tapi konsisten:
- Adopsi teknologi
- Investasi riset dan pengembangan (R&D)
- Upgrade keterampilan SDM
“Indonesia belum serius di tiga hal ini,” tegas Imaduddin.
Bukti paling telanjang ada di industri tekstil. Dulu jaya di era 1980-an, sekarang malah terjebak perang harga dengan Bangladesh, Pakistan, bahkan negara-negara Afrika.
Masalahnya makin komplet karena investasi R&D Indonesia bahkan belum sampai 1 persen dari PDB. Bandingkan dengan negara maju yang menganggap riset sebagai napas industri.
Mayoritas tenaga kerja Indonesia juga masih lulusan pendidikan menengah ke bawah. Yang benar-benar bisa mengoperasikan teknologi tinggi? Minoritas.
Ditambah lagi, biaya industri dalam negeri lebih mahal dibanding negara tetangga. Alhasil, investasi berkualitas lebih memilih hengkang ke luar.
Produktivitas rendah = upah stagnan
Produktivitas industri Indonesia tertinggal dari hampir semua tetangga regional. Nilai tambah per pekerja rendah, efisiensi minim, inovasi mandek.
Dampaknya jelas:
- Upah riil sulit naik
- Daya saing makin loyo
- Industri tumbuh tapi minim serapan kerja
Fenomena ini disebut jobless industrialisation—industri naik, tenaga kerja ditinggal.
Ironisnya, subsektor padat karya seperti tekstil dan industri kayu justru tumbuh di bawah rata-rata ekonomi nasional, bahkan ada yang minus.
Pemerintah boleh mengklaim pengangguran menurun. Tapi menurut Imaduddin, kualitas lapangan kerja justru memburuk.
Pekerja penuh waktu makin berkurang, sementara setengah menganggur makin banyak. Upah riil stagnan, masa depan buram.
“Angka boleh turun, tapi realitas di lapangan enggak seindah itu,” katanya.
Menuju bangsa industri atau bangsa pekerja murah?
Jika kondisi ini dibiarkan, Indonesia bukan lagi bersaing dengan China atau Thailand. Tapi justru turun kelas, berhadapan dengan negara-negara berupah super murah.
Teknologi sudah ngebut. Dunia sudah lari. Pertanyaannya tinggal satu: Indonesia mau ikut sprint, atau rela jadi penonton di pinggir lintasan? (*)
