BACAAJA, JAKARTA – Indonesia tak sedang baik-baik saja. Sepanjang 2025, 3.176 bencana alam menghantam negeri ini.
Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan cermin rapuhnya sistem mitigasi di tengah krisis iklim yang kian brutal.
Kepala BNPB Suharyanto mengungkap, hampir seluruh bencana tersebut—99,02 persen—adalah bencana hidrometeorologi: banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.
Sisanya, hanya 0,98 persen bencana geologi. Artinya, hujan kini tak lagi sekadar berkah, melainkan ancaman.
Bacaaja: Lapangan Kerja Seret, Bonus Demografi Indonesia Malah Berubah Jadi Bencana?
Bacaaja: Demo Minta Penetapan Bencana Nasional di Aceh Pecah, Massa Dibubarkan Paksa Aparat
“Trennya fluktuatif, tapi dampaknya nyata,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Senin (29/12/2025).
BNPB mengklaim jumlah kejadian sempat ditekan. Namun, Siklon Senyar yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November kembali mengerek angka korban.
Lebih dari 1.100 orang tercatat meninggal, hilang, dan luka-luka. Grafik bencana melonjak, sementara rumah warga, jembatan, dan jalan luluh lantak. Estimasi kerugian? Triliunan rupiah.
Banjir bandang dan longsor kembali menegaskan satu hal: Indonesia masih kalah cepat dari bencana.
Daerah gagap saat darurat
Di balik angka-angka itu, Suharyanto menyinggung masalah klasik yang tak kunjung dibereskan: kapasitas BPBD daerah yang belum maksimal.
Ia bahkan menyarankan agar kepala BPBD tidak lagi dirangkap sekretaris daerah. Alasannya jelas—saat bencana datang, birokrasi berlapis hanya memperlambat keputusan.
“Perlu kewenangan penuh dan cepat saat tanggap darurat,” tegasnya.
Namun pertanyaannya, mengapa setelah ribuan bencana, persoalan struktural ini masih terus diulang?
Ancaman masih berlanjut
Di saat kesiapsiagaan daerah belum beres, BMKG justru memberi peringatan keras. Musim hujan diprediksi berlanjut hingga Maret 2026.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut curah hujan sangat tinggi akan melanda Jawa Tengah, dengan intensitas mencapai 500 milimeter. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua Selatan masih berada dalam zona basah berbahaya.
Pemicu utamanya: anomali suhu laut global yang mendorong hujan ekstrem tanpa ampun.
Bencana jadi kebiasaan
BNPB mengakui, menurunkan risiko bencana bukan perkara mudah. Tapi publik berhak bertanya:
sampai kapan negara terus reaktif, bukan preventif?
Ketika banjir datang tiap tahun, longsor berulang di lokasi yang sama, dan korban terus berjatuhan, bencana tak lagi bisa disebut “tak terduga”. Ia berubah menjadi rutinitas yang dinormalisasi.
2025 menutup tahun dengan catatan kelam:
- alam makin murka,
- iklim makin tak bersahabat,
- dan negara masih sibuk mengejar ketertinggalan.
Sementara hujan belum selesai. Kemungkinan bencana susulan di penghujung tahun masih terus mengintai. (*)
