BACAAJA, JAKARTA — Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, buka suara soal kondisi dunia kerja setahun terakhir di bawah pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, keadaan buruh sekarang bukannya makin sejahtera, malah makin ngenes.
“Yang dilakukan Menaker dan Wamenaker cuma rutinitas dan acara seremonial. Nggak ada aksi nyata buat cegah gelombang PHK atau naikkan kesejahteraan buruh,” tegas Iqbal, Senin (20/10/2025).
Iqbal bilang, pemerintah belum kasih gebrakan berarti buat ngebenerin masalah buruh. Isu lama kayak upah rendah, outsourcing tanpa batas, kontrak nggak jelas, sampai minimnya perlindungan buat pekerja perempuan — semua masih jalan terus.
“Dari awal 2024 sampai pertengahan 2025, udah hampir 100 ribu buruh kena PHK di berbagai sektor — dari tekstil, garmen, elektronik, sampai tambang,” ungkapnya.
Yang bikin tambah kesel, menurut Iqbal, pemerintah kayak tutup mata. Nggak ada langkah serius buat ngerem angka PHK atau bantu mereka yang kehilangan kerja.
Belum cukup sampai situ. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) justru kena dua kasus korupsi besar: satu soal izin tenaga kerja asing (TKA), satu lagi soal sertifikasi keselamatan kerja (K3).
“Korupsi di Kemenaker itu tamparan keras buat dunia kerja. Buruh lagi susah cari makan, eh pejabatnya malah sibuk memperkaya diri,” sindir Iqbal pedas.
Reformasi Ketenagakerjaan Jalan di Tempat
Iqbal juga nyoroti soal Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sampai sekarang belum kelar, padahal itu amanat langsung dari Mahkamah Konstitusi.
“Ini tanda kalau reformasi ketenagakerjaan kita lagi macet total,” ujarnya.
Kesimpulannya, satu tahun berlalu, tapi nasib buruh belum juga berubah. PHK makin marak, korupsi di Kemenaker bikin citra pemerintah jeblok, dan kebijakan buat lindungi pekerja masih sebatas wacana.
“Setahun pemerintahan baru, tapi masalah lama belum juga selesai. Buruh masih berjuang sendiri.”
Bagaimana menurut Sobat Bacaaja, apakah kondisi perekonomian sekarang memang sedang tak baik-baik saja? (*)
