BACAAJA, SEMARANG – Geotermal kerap ditempatkan sebagai salah satu pilihan energi bersih di tengah upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, benarkah geotermal benar-benar merupakan energi hijau.
Bagi aktivis lingkungan, pembicaraan soal energi bersih tidak cukup berhenti pada rendahnya emisi karbon. Ada hal-hal lain yang turut diperhatikan.
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Rizki, mengatakan ada pertanyaan yang lebih penting ketika sebuah proyek energi dikembangkan, yakni siapa yang menerima manfaat dan siapa yang harus menanggung dampaknya.
“Yang jadi sorotan kita itu apakah energi bersih ini berkeadilan?” kata Rizki, Senin (28/9/2026).
Bacaaja: Aktivis LBH Semarang Soroti Klaim Geotermal sebagai Energi Terbarukan
Bacaaja: Jangan Bor Gunung Ungaran! Warga Khawatir Air dan Petani Jadi Korban Proyek Geotermal
Menurutnya, secara teknologi panas bumi memang memiliki emisi karbon yang rendah dibandingkan energi fosil. Akan tetapi, proyek tersebut tetap perlu dilihat dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pengembangan.
Rizki menilai masyarakat seharusnya tidak sekadar menjadi penerima dampak. Mereka juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan energi.
“Apakah masyarakat itu dilibatkan dalam proses kebijakan energi secara demokratis. Apakah masyarakat itu menerima atau masyarakat itu menolak?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana manfaat energi tersebut nantinya bisa dirasakan masyarakat luas.
Sebab, menurut Rizki, pembangunan energi tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar listrik yang dihasilkan. Dampaknya terhadap warga yang hidup berdampingan dengan proyek juga perlu menjadi bagian dari perhitungan.
“Bersih untuk siapa?” katanya.
Bagi Rizki, istilah energi bersih semestinya berjalan beriringan dengan prinsip keadilan. Artinya, manfaat energi harus dapat dirasakan masyarakat, sementara potensi dampak lingkungan dan sosial tidak boleh diabaikan. (dul)
