BACAAJA, BANDUNG– Badak Jawa bukan barang pindahan yang tinggal diangkut, lalu ditempatkan di alamat baru. Satwa langka yang selama puluhan tahun hidup di Ujung Kulon itu kini menjadi sorotan setelah muncul wacana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi untuk pengembangan habitat kedua.
Namun, rencana tersebut tak sepenuhnya mendapat lampu hijau dari kelompok pemerhati lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar tegas menolak relokasi Badak Jawa sebelum pemerintah membuka kajian ilmiah secara transparan kepada publik.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang menilai, rencana pemindahan tersebut menyimpan sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka. Ia bahkan mencermati berkembangnya dugaan kepentingan lain di balik rencana tersebut.
“Kami melihat rencana pemerintah ini terkesan politis. Ada desas-desus wilayah yang selama ini menjadi Taman Nasional Ujung Kulon memiliki potensi untuk ditambang. Kemungkinan pemindahan ini untuk melonggarkan rencana penambangan,” ujarnya di Bandung.
Meski begitu, Wahyudin menegaskan penolakan Walhi bukan semata-mata karena dugaan adanya kepentingan pertambangan. Tanpa adanya rencana tambang pun, pemindahan Badak Jawa tetap dinilai belum layak jika dasar ilmiahnya belum jelas dan tidak bisa diuji secara terbuka. Menurutnya, Badak Jawa yang selama ratusan tahun hidup di Taman Nasional Ujung Kulon sudah beradaptasi dengan lingkungan dan ekosistem di sana.
“Dasarnya apa, kenapa harus dipindahkan? Badak Jawa yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon selama ini sudah sangat beradaptasi dengan lingkungan dan wilayahnya,” katanya.
Walhi juga mempertanyakan alasan pemerintah memilih Taman Nasional Alas Purwo sebagai kandidat habitat kedua. Kawasan tersebut dinilai harus benar-benar terbukti memiliki daya dukung ekologis yang sesuai untuk keberlangsungan hidup Badak Jawa.
Diperhitungkan Serius
Pemindahan satwa, menurut Walhi bukan perkara mencari lokasi baru yang terlihat cocok di peta. Ketersediaan pakan, sumber air, keamanan habitat, kondisi lingkungan, hingga kemampuan adaptasi satwa harus diperhitungkan secara serius.
“Belum tentu satu habitat dipindahkan ke wilayah lain akan cocok dengan alam dan lingkungannya. Harus ada kajian apakah daya dukung lingkungan di Alas Purwo benar-benar mendukung keberlanjutan Badak Jawa,” kata Wahyudin.
Selain kajian ekologis, Walhi menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat sekitar kawasan konservasi, termasuk masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan ekosistem Ujung Kulon.
Pengetahuan lokal mengenai kondisi lingkungan dinilai tidak boleh dikesampingkan dalam pengambilan keputusan. Transparansi informasi dan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari proses sebelum kebijakan strategis konservasi dijalankan.
Sebagai alternatif, Walhi mendorong pemerintah memperkuat perlindungan habitat Badak Jawa yang sudah ada. Jika terdapat ancaman kerusakan lingkungan di Ujung Kulon, langkah yang perlu dilakukan adalah restorasi, reforestasi, serta pemulihan fungsi ekologis kawasan.
“Kami tidak menyetujui rencana pemindahan, apa pun alasannya. Kalau ada potensi kerusakan lingkungan, seharusnya lingkungannya diperkuat kembali melalui restorasi dan reforestasi, bukan menjadikan pemindahan sebagai jalan keluar,” tegas Wahyudin.
Perdebatan soal Badak Jawa kini bukan sekadar memilih Ujung Kulon atau Alas Purwo. Pemerintah melihat habitat kedua sebagai upaya mitigasi jangka panjang, sementara Walhi menganggap perlindungan habitat asli harus menjadi prioritas.
Di tengah populasi satwa yang sangat terbatas, satu keputusan bisa membawa konsekuensi besar. Badak Jawa memang perlu diselamatkan, tetapi jangan sampai niat menyelamatkan justru berubah menjadi eksperimen tanpa dasar ilmiah yang terang benderang. Kalau habitatnya yang bermasalah, jangan buru-buru satwanya yang disuruh pindah rumah. (tebe)

