NARAKITA, JAKARTA – Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1446 H, para calon jemaah haji furoda asal Indonesia masih dihantui ketidakpastian. Hingga Selasa (27/5/2025), visa untuk keberangkatan mereka belum juga keluar. Pemerintah Indonesia pun mengakui bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan otoritas Arab Saudi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan berasal dari dalam negeri. Berbeda dengan visa haji reguler yang diurus pemerintah Indonesia, visa haji furoda menggunakan jalur mujamalah atau undangan langsung dari Kerajaan Arab Saudi.
“Itu bukan wewenang kita. Semua kebijakan soal visa mujamalah murni milik Saudi Arabia,” ujar Nasaruddin kepada wartawan saat menghadiri peluncuran program “Tuntas Baca Qur’an (TBQ) di Sekolah” di Balai Diklat Keagamaan, Jakarta.
Para jemaah furoda yang kini sudah berada dalam masa penantian pun makin cemas. Apalagi, waktu keberangkatan kian dekat sementara visa tak kunjung muncul. Tanggal 29 Zulqaidah 1446 H menjadi batas waktu krusial yang kini membayangi mereka.
Pemerintah Indonesia, lanjut Nasaruddin, tidak tinggal diam. Komunikasi terus dilakukan dengan pihak Arab Saudi agar kejelasan bisa segera didapat. Meski begitu, pemerintah tak bisa memaksakan hasil.
“Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara lain juga alami hal yang sama terkait jalur ini,” kata Nasaruddin.
Program haji furoda memang berbeda. Jalur ini tidak berada di bawah kuota resmi yang diatur Kementerian Agama. Karena itu, keterlibatan pemerintah RI sangat terbatas, hanya sebatas memfasilitasi komunikasi dan memberikan dukungan administratif jika memungkinkan.
Visa haji reguler sendiri, menurut Menag, sudah rampung seluruhnya. Para jemaah yang berangkat melalui jalur resmi kini tinggal menunggu waktu pemberangkatan sesuai gelombangnya masing-masing.
“Bagi masyarakat yang tidak ingin mengalami kegamangan seperti ini, ikut jalur reguler adalah pilihan aman,” ujar Nasaruddin.
Namun ia juga memahami, ada masyarakat yang memilih jalur furoda karena alasan tertentu. Misalnya, ingin menghajikan orang tua atau mengejar waktu yang sangat terbatas.
“Banyak juga yang mampu secara finansial, dan tidak punya kesempatan lain di tahun-tahun berikutnya. Itu bisa dimaklumi. Kami bantu sesuai kapasitas kami,” lanjutnya.
Nasaruddin pun mengingatkan agar masyarakat tetap cermat sebelum memilih program haji di luar kuota resmi. Tak jarang, masyarakat terjebak janji manis agen atau biro perjalanan yang menjual harapan tanpa jaminan.
“Jalur furoda itu biayanya tidak murah, bahkan bisa setara atau lebih mahal dari tiga kali lipat biaya haji reguler,” ujarnya mengingatkan.
Sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin juga berpesan agar para calon jemaah tetap menata niat dan berserah diri, terutama bagi mereka yang saat ini sedang menunggu kabar kepastian visa.
“Segala sesuatu tentang haji ini bukan hanya urusan administratif, tapi juga soal panggilan dari Allah. Kalau memang diizinkan berangkat, insyaAllah akan ada jalannya,” ucapnya.
Meski waktu terus bergulir, pemerintah berharap sinyal positif dari Arab Saudi bisa datang dalam waktu dekat. Setiap perkembangan terus dipantau, terutama dari sistem visa elektronik yang dikelola otoritas Saudi.
Sementara itu, para jemaah furoda diminta tetap tenang dan menjaga kesiapan fisik maupun spiritual, sembari menanti kepastian yang diharapkan datang sebelum akhir bulan Zulqaidah.
Keadaan ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar tidak tergoda dengan tawaran yang menjanjikan kemudahan secara instan tanpa landasan kuat.
“Kami ingatkan, teliti sebelum memilih. Jangan hanya tergiur bisa cepat berangkat, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya,” tegas Nasaruddin.
Kini, semua mata tertuju ke pihak Kerajaan Saudi. Keputusan mereka akan menjadi penentu apakah jemaah haji furoda dari Indonesia tahun ini dapat menjejakkan kaki di Tanah Suci atau tidak. (*)
