BACAAJA, JEPARA – Kiai pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Jepara memutuskan berhenti jadi penerima manfaat MBG. Bahkan bilang MBG haram. Alasannya menohok banget.
Jagat media sosial lagi rame ngebahas video Pengasuh Pondok Pesantren Al Husna Internasional, Mayong, Jepara, Ahmad Mundoffar. Dalam video yang viral di TikTok, ia secara tegas menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) haram dan mengumumkan lembaga yang dipimpinnya berhenti menerima program tersebut.
Video yang diunggah melalui akun TikTok @mbah.mun03 pada Jumat (10/7/2026) itu sudah ditonton sekitar 1,4 juta kali dan memicu pro-kontra di kalangan warganet.
Dalam video tersebut, Mundoffar menyampaikan seluruh unit pendidikan di bawah naungan Al Husna, mulai dari KB IT, TK IT, SD IT, SD Tahfidz, SMP IQ hingga SMA IQ, resmi menolak program MBG.
“Saya Ahmad Mundoffar, Pengasuh Pondok Pesantren Al Husna Internasional Mayong, Jepara, Jawa Tengah, menyatakan mulai hari ini seluruh keluarga besar Al Husna menolak dan tidak menerima MBG,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, ponpesnya sebenarnya sempat menerima program MBG selama beberapa bulan. Namun, setelah melakukan pertimbangan, pihaknya memutuskan menghentikan penerimaan bantuan tersebut.
Sorot amburadulnya tata kelola MBG
Menurut Mundoffar, persoalannya bukan pada tujuan program, melainkan tata kelola MBG yang dinilainya membuka peluang terjadinya praktik korupsi.
“Kami nyatakan bahwa menerima MBG hukumnya haram. Sekali lagi, menerima MBG hukumnya haram,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Mundoffar menjelaskan pernyataannya didasarkan pada kaidah fikih al-i’anah ‘ala al-ma’shiyah, yakni membantu atau mendukung kemaksiatan dipandang sebagai bagian dari perbuatan maksiat itu sendiri.
Meski begitu, ia menegaskan sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah. Menurutnya, tujuan MBG untuk meningkatkan gizi anak merupakan hal yang baik. Namun, pelaksanaannya dinilai masih menyisakan persoalan sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Kami tidak memusuhi pemerintah. Programnya baik, tapi pengelolaannya yang menurut kami masih bermasalah,” katanya.
Mundoffar juga memastikan keputusan menghentikan MBG tidak akan memengaruhi aktivitas pondok pesantrennya. Ia menegaskan Al Husna selama ini berdiri secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
“Al Husna mandiri. Kami tidak bergantung pada pemerintah. Kami sempat beberapa bulan menerima MBG, tetapi sekarang kami stop total. Keputusan ini juga sudah kami sampaikan kepada SPPG,” ungkapnya.
Ia mengakui sikap yang diambilnya mungkin berbeda dengan banyak tokoh agama lainnya. Namun menurutnya, ulama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan kepada para pemimpin ketika melihat adanya persoalan yang perlu dikritisi.
Pernyataan tersebut kini terus menjadi perbincangan di media sosial. Sebagian warganet mendukung keberaniannya menyampaikan pendapat, sementara yang lain mempertanyakan dasar penetapan hukum haram terhadap program pemerintah tersebut. (*)
