KALAU zakat dan wakaf itu ibadah yang datang dari hati, maka pajak itu kewajiban yang datang bersama ancaman sanksi. Tapi entah kenapa, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyamakan keduanya. Publik pun garuk-garuk kepala: kok ya bisa dibandingkan? Bedanya setipis lembaran slip gaji ASN yang langsung terpotong tiap bulan.
Belum reda, datang lagi PMK Nomor 37 Tahun 2025. PPh 22 sebesar 0,5 persen dari omzet bruto, ditambah PPN yang naik jadi 12 persen. Para pelaku usaha kecil sampai geleng-geleng: katanya UMKM didukung, kok malah diperas? Kalau gini, yang maju bukan usahanya, tapi hutangnya.
Dan yang paling bikin nyesek, Bu Ani—sapaan akrabnya— menyinggung soal gaji guru dan dosen dalam pidatonya di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di ITB. Kata dia, rendahnya gaji guru dan dosen adalah tantangan keuangan negara, sehingga apakah seluruh pembiayaan hidup guru dan dosen harus ditanggung oleh negara, atau melibatkan masyarakat.
Pidato yang kemudian membuat netizen mengubahnya menjadi kalimat satir, bahwa guru dan dosen beban negara. Ya memang sih. pidato Bu Ani itu, kalau disimpulkan ya bisa jadi, guru dan dosen membebani negara. Kalau guru dianggap beban, siapa yang kelak mendidik generasi penerus? Atau jangan-jangan kita diminta belajar ekonomi langsung dari YouTube? Atau sesuai harapan ibu, gaji guru dan dosen dimintakan sumbangan ke masyarakat?
Soal guru dan dosen di Indonesia, memang cukup ironis. Sebab di banyak negara, guru dihormati dengan gaji tinggi, fasilitas oke, dan status sosial yang terhormat.
Di Indonesia? Gaji rendah, beban kerja tinggi, penghargaan minim. Jangan heran kalau anak muda lebih pengen jadi selebgram ketimbang guru. Soalnya, di sini profesi pendidik bukan pintu kesejahteraan, tapi pintu kesabaran.
Kontroversi ini memberi satu pesan jelas: pejabat publik seharusnya berhati-hati dalam memilih kata. Retorika tanpa empati hanya bikin publik merasa dilecehkan.
Masyarakat berharap pemerintah menghemat anggaran dari pos-pos yang tidak produktif, bukan dari pendidikan. Karena guru itu pilar peradaban. Kalau kesejahteraan mereka diabaikan, jangan salahkan masa depan bangsa yang ambruk.
Oh ya, satu lagi. Bu Ani juga bilang orang dengan pengeluaran 3 juta per bulan sudah dianggap kaya. Wah, kalau gitu kita semua boleh panggil diri sendiri Sultan Kaget. Masalahnya, di Jakarta, 3 juta itu habis buat bayar kontrakan sama ongkos. Jadi “kaya” versi siapa dulu nih, bu?
Pertanyaan besar pun muncul: kenapa Sri Mulyani yang dulu dielu-elukan sebagai ekonom jenius, sekarang lebih sering melontarkan komentar yang bikin gaduh publik? Apakah beliau sudah lelah, atau memang rakyatnya yang diminta pura-pura bahagia di tengah beban hidup yang makin berat?
Yang jelas, bukan guru yang bikin negara ini miskin, tapi kebijakan ngawur yang bikin rakyat makin sengsara.
Baca Aja.co – Baca yang penting! Yang penting Baca Aja.
