BACAAJA, JAKARTA — Geblek bener! Tanah negara untuk proyek negara, tapi dihargai kayak pembebasan lahan milik swasta.
Proyek kereta cepat Whoosh yang dulu digadang-gadang jadi simbol kemajuan era Jokowi, sekarang malah disorot karena dugaan korupsi dan mark up gila-gilaan.
Yep, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi nyelidikin kasus yang diduga ngerugiin negara triliunan rupiah —termasuk soal tanah milik negara yang entah gimana bisa dijual lagi ke negara sendiri.
“Harusnya itu tanah negara. Tapi malah dijual lagi ke negara. Dan harganya pun jauh di atas harga wajar,” kata Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Senin (10/11).
Tanah Negara Jadi Ladang Korupsi
KPK nemuin kejanggalan di proyek pembebasan lahan kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB).
Harusnya, karena itu proyek nasional, negara nggak perlu bayar apa pun buat lahan milik negara. Tapi kenyataannya, oknum-oknum tertentu justru “jual” lahan itu lagi ke pemerintah dengan harga mark up.
Bayangin aja, harga yang seharusnya Rp 10 bisa tiba-tiba jadi Rp 100. “Kalau udah kayak gini, negara rugi besar. Uangnya harus dikembalikan,” tegas Asep.
KPK juga lagi nyisir lokasi-lokasi yang dicurigai jadi ajang permainan harga — mulai dari Halim sampai wilayah sekitar Bandung.
Masalah ini bukan cuma soal tanah. Mark up proyek Whoosh juga udah lama dicurigai.
Bahkan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD pernah ngasih data mencengangkan lewat kanal YouTube-nya.
Katanya, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia bisa tiga kali lipat dibanding di Tiongkok.
“Di China cuma 17–18 juta dolar AS per kilometer. Di Indonesia? 52 juta dolar. Naik tiga kali lipat. Siapa yang naikin? Uangnya ke mana?” ujar Mahfud.
Bayang Jokowi
Siapa pun tahu, Whoosh adalah proyek andalan Jokowi. Dari awal, ia pasang badan buat ngegas proyek ini meski sempat dikritik karena pembengkakan biaya, utang ke China, dan pembebasan lahan yang ribet.
Kini, ketika KPK mulai buka-bukaan soal dugaan korupsi dan tanah negara yang “dijual ulang”, pertanyaannya muncul:
Apakah ini cuma ulah oknum di lapangan, atau ada masalah sistemik dari cara proyek ini dirancang sejak awal?
Yang jelas, proyek yang dulu diklaim jadi simbol kebanggaan dan kemajuan bangsa, sekarang malah jadi simbol betapa rawannya ambisi politik tanpa pengawasan yang kuat.
KPK udah ngasih peringatan tegas. Siapa pun yang terlibat dalam penggelembungan harga atau permainan tanah diminta ngembaliin duit hasil markup.
“Kalau pembayarannya wajar, nggak akan kami perkarakan. Tapi kalau mark up dan tanahnya bukan miliknya, itu kami kejar,” tegas Asep lagi.
Proyek Whoosh dulunya digembar-gemborin sebagai bukti “Indonesia bisa.” Tapi sekarang, kasusnya malah nunjukin sisi gelap pembangunan: proyek besar, duit besar, dan godaan korupsi juga besar. (*)
