BACAAJA, WONOSOBO – Prestasi Kabupaten Wonosobo menurunkan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Afif Nurhidayat cukup moncer. Angka kemiskinan di Wonosobo turun 4,33 persen dalam lima tahun terakhir.
Selama satu lustrum atau lima tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Wonosobo turun dari 17,67 persen pada 2021 menjadi 13,34 persen pada 2025.
Meski saat ini Wonosobo masih menempati peringkat ketiga angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, prestasi Bupati Afif dalam menurunkan angka kemiskinan tak bisa dinafikan. Prestati itu tetap nyata dan diakui.
Bacaaja: Lawan Stunting Lewat Peran Ayah, Wonosobo Gas Program Keluarga Hangat Bersama
Bacaaja: Angka Kemiskinan Wonosobo Turun 4,33 Persen dalam 5 Tahun, Pemkab Kejar Target Satu Digit
Bupati Afif Nurhidayat membeberkan strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkannya di Wonosobo. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, mengatasi kemiskinan gak cukup hanya dengan menggelontor bantuan sosial (bansos).
“Inovasi lintas sektor diperlukan agar intervensi pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh. Gak cukup hanya dengan bansos, tapi juga harus menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya, kemarin.
Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan terus menurun. Penurunan terbesar terjadi pada periode 2024–2025, ketika angka kemiskinan turun hampir dua persen.
“Kami terus menggodok berbagai program yang berdampak dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi bagian dari strategi pemerintah,” paparnya.
Ada Berbagai Program Andalan, tapi Pendidikan Gak Boleh Ditinggalkan
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbaiki kondisi tempat tinggal warga. Sepanjang 2021–2026, Pemkab Wonosobo menangani 6.144 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pendanaannya berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBD, APBN, BAZNAS, CSR, hingga sumber lainnya.
Penanganan kawasan kumuh dan penataan lingkungan juga terus dilakukan. Tujuannya, warga bisa tinggal di lingkungan yang lebih layak dan sehat.
Selain itu, ada program Sahabat Desa Berdaya yang difokuskan pada 23 desa prioritas penanggulangan kemiskinan. Lewat program ini, berbagai perangkat daerah dilibatkan untuk memperluas akses layanan publik, mengembangkan potensi desa, dan mendorong perekonomian warga.
Intervensinya juga menggunakan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bantuan dan program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
Penanganan kemiskinan di Wonosobo juga menyasar sektor pendidikan. Melalui program Mayo Sekolah, pemerintah berupaya mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah agar bisa kembali mengakses pendidikan.
Perbaikan infrastruktur pedesaan juga terus dilakukan, termasuk jalan, irigasi, dan sanitasi. Langkah ini penting karena kemiskinan bukan cuma soal pendapatan. Akses pendidikan, fasilitas dasar, dan kesempatan ekonomi juga ikut menentukan kesejahteraan masyarakat.
Ada Program Baru: Psikolog Masuk Sekolah!
Pemkab Wonosobo kini menambah pendekatan baru lewat program Psikolog Masuk Sekolah atau Sobo Srawung.
Program yang diluncurkan pada 29 Juni 2026 ini menyediakan layanan psikolog gratis bagi siswa. Pada tahap awal, layanan tersebut diterapkan di tujuh SMP negeri.
Pelaksanaannya melibatkan sejumlah perangkat daerah dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Jawa Tengah.
Lewat program ini, kesehatan mental siswa ikut menjadi perhatian. Harapannya, mereka bisa mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalani proses belajar dengan lebih baik.
Selain layanan psikolog, Pemkab Wonosobo juga meluncurkan program Jaring Sosial Pendidikan. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan perlengkapan belajar.
Mekanismenya dibuat lebih praktis. Kepala sekolah dapat mengajukan kebutuhan siswa secara digital melalui fitur Usulan Bantuan di aplikasi Kerjoo. Pengajuan dilakukan berdasarkan asesmen guru.
Program ini difokuskan pada 23 desa prioritas agar bantuan bisa diberikan secara lebih tepat sasaran, cepat, dan transparan.
Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono, menjelaskan bahwa kedua program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati untuk menghadirkan terobosan lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan. (*)
