Ach. Atikul Ansori, mahasiswa S2 Komunikasi Penyiaran Islam, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil memakai simbol tiga jari sebagai tanda solidaritas dan keberanian menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, oligarki, serta praktik kekuasaan yang dianggap tidak adil.
Dua tahun pemerintahan berjalan, mahasiswa kembali turun ke jalan. Pesan para peserta aksi sederhana: rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh bukti.
Bayangkan ada sebuah warung kopi yang buka pagi hari. Kopi diseduh, gorengan masih hangat, dan harganya pun akrab di kantong. Obrolan di meja-meja kayu berputar di situ-situ juga: harga kebutuhan, pekerjaan, biaya sekolah, ongkos berobat. Lalu, seperti biasa, muncul satu pertanyaan penutup: hidup ini sudah lebih baik belum, ya?
Pertanyaan itu kini tidak lagi berhenti di warung kopi. Dua tahun setelah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil membawanya ke jalanan. Seperti rapor tengah semester, ini saat yang wajar untuk melihat program yang sudah dikerjakan dan yang masih tertinggal.
Dalam pernyataan sikapnya, para peserta aksi menyampaikan keresahan yang dekat dengan keseharian, mulai dari mahalnya kebutuhan hidup, ketidakpastian ekonomi, dan kebakaran hutan, serta lahan yang masih menjadi persoalan serius. Subsidi dipersoalkan, sementara pendidikan dan layanan kesehatan dinilai membutuhkan perhatian lebih besar.
Bagi para peserta aksi, suara di jalanan itu bukan sekadar teriakan di pinggir jalan. Ia pengingat bahwa kekuasaan punya tanggung jawab kepada rakyat yang memberinya mandat.
Setelah menyimak keresahan sebanyak itu, ada beberapa pertanyaan yang pantas dititipkan ke meja pemerintah. Bukan untuk mencari ribut, hanya ingin tahu.Apakah anggaran negara sudah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk program yang lebih mengutamakan kepentingan politik?
Mengapa penetapan status bencana nasional dan penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab belum menjadi perhatian utama? Mengapa hukum masih dipersoalkan dalam hal penyalahgunaan kekuasaan, sementara pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme terus menjadi tuntutan? Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang terjangkau, layanan dasar yang merata, dan pekerjaan yang layak? Dan jika negara menjunjung demokrasi, apakah kebebasan berpendapat, penegakan HAM, dan ruang sipil benar-benar dilindungi?
Pertanyaannya sederhana. Jawabannya ditunggu banyak orang. Ada satu hal yang ditegaskan para peserta aksi: pembangunan dan program pemerintah tidak ditolak. Yang dipersoalkan adalah kebijakan yang tidak dievaluasi, kritik yang diabaikan, dan kepentingan rakyat yang tidak menjadi prioritas. Bahasa gaulnya mungkin begini: bukan anti-kerja, hanya minta kerjanya dicek ulang. Namanya juga evaluasi, bukan permusuhan.
Dalam pernyataan itu, juga mengingatkan bahwa kekuasaan bukan hak istimewa untuk meminta rakyat terus percaya. Kekuasaan adalah amanah, dan amanah selalu datang satu paket dengan pertanggungjawaban. Karena itu, kritik diharapkan tidak dianggap ancaman, dan demonstrasi tidak dianggap kebencian. Menyampaikan pendapat adalah bagian wajar dari kehidupan demokrasi. Soal niat, pernyataan itu cukup terang. Menegaskan tidak menginginkan negara ini gagal. Justru karena cinta Indonesia, persoalan bangsa tak ingin dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian.
Kalau sempat melihat foto atau video kemarin dan aksi belakangan ini, gestur satu ini pasti tidak asing: telunjuk, jari tengah, dan jari manis terangkat ke atas. Itulah salam tiga jari.
Asal-usulnya ternyata dari layar lebar, yakni film The Hunger Games lewat karakter Katniss Everdeen. Dari dunia fiksi, gestur ini menyeberang ke dunia nyata. Gerakan pro-demokrasi di sejumlah negara memakainya, antara lain di Thailan pada 2014 dan 2020 serta di Myanmar pada 2021. Itulah imbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap otoriter dan menindas.
Di Indonesia, tiga jari tumbuh dengan maknanya sendiri. Mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil memakainya sebagai tanda solidaritas dan keberanian menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, oligarki, serta praktik kekuasaan yang dianggap tidak adil.
Banyak juga yang memaknainya lewat tiga nilai: kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, atau liberte, egalite, fraternite. Sebagian lain melihatnya sebagai pengingat cita-cita konstitusi: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kalau dipikir-pikir, tiga jari itu seperti papan pengumuman mini yang memuat banyak isu sekaligus: kerusakan lingkungan dan bencana ekologis, pemborosan anggaran negara, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja dan upah layak, penegakan hukum, hingga perlindungan hak asasi manusia.
Satu gestur, banyak pesan, tanpa perlu mikrofon. Karena itu, tiga jari bukan sekadar gaya di depan kamera. Ia menjadi bahasa bersama yang membangun rasa kebersamaan, sekaligus mengingatkan bahwa tuntutan soal demokrasi dan keadilan sosial itu nyata dan layak didengar.
Tuntutan aksi tersebut bisa dirumuskan dalam lima poin utama: evaluasi kebijakan, tegakkan keadilan, lindungi demokrasi, pulihkan lingkungan, dan utamakan kepentingan rakyat. Kelima tuntutan tersebut memang mudah diingat, tapi tidak mudah dikerjakan. Sebab, di dalamnya terkandung berbagai persoalan mendasar.Dan seperti biasa, aksi akan ditutup dengan seruan yang sudah akrab di telinga: Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup demokrasi!
Pesan akhirnya tegas: Indonesia bukan milik segelintir orang, melainkan milik seluruh rakyatnya. Dan setelah dua tahun, yang ditunggu rakyat bukan janji baru, melainkan bukti. Menunggu yang mungkin sambil menyeruput kopi yang sama di warung yang berbeda, menunggu jawaban yang berwujud kenyataan.(*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
