Muhammad Fiam Setyawan adalah alumnus mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
Nilai kemanusiaan benar-benar direduksi karena dianggap sekadar riak kecil di balik grafik. Rasa empati seolah telah kehilangan tempat di lingkaran kekuasaan.
Ratusan nyawa melayang di peristiwa tragedi Kanjuruhan. Puluhan ribu anak keracunan program akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dan warga Kalimantan kembali dipaksa menghirup asap kebakaran hutan. Bahkan kini Papua pun mengalami penderitaan serupa. Namun, alih-alih merenung dan membenahi diri, penyelesaian dari negara sering kali hanya menyentuh permukaan. Penderitaan dan nyawa manusia direduksi menjadi sekadar laporan administratif, ditutupi oleh tameng persentase statistik.
Data statistik memang tidak bisa diacuhkan kepentingannya sebagai kompas dalam tata kelola pemerintahan. Data diperlukan untuk memetakan masalah, merumuskan kebijakan, dan mengevaluasi program. Sayangnya, penggunaan data ini acap kali mengesampingkan moralitas dan nilai kemanusiaan. Seiring derasnya arus modernisasi, cara pandang teknokratis pemerintah justru makin jauh meninggalkan nurani.
Padahal, jika menengok kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, konstitusi secara tegas telah memaklumatkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan, serta lingkungan yang bersih dan sehat. Hak-hak dasar ini melekat sedari lahir dan tak bisa ditawar. Sudah selayaknya pemerintah memandang warga negara sebagai manusia seutuhnya yang berhak menerima perlindungan.
Fenomena nir-empati ini sangat kasat mata dalam penanganan masalah kemiskinan. Angka kemiskinan kerap dipoles melalui “otak-atik” metodologi demi mencitrakan keberhasilan kinerja. Di tahun 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia berada di level 8,07% atau sekitar 22,93 juta orang. Secara matematis, angka ini memang turun signifikan dari tahun 2022 yang berada di 9,54% (26,16 juta orang). Namun, mari kita bedah realitas di baliknya. Pencatatan kemiskinan oleh BPS di tahun 2026 didasarkan pada pengeluaran Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar Rp22.308 per hari. Artinya, mereka yang pengeluarannya di atas angka tersebut tidak termasuk daftar orang miskin.
Di atas kertas mungkin terlihat baik. Tetapi jika kita menengok realita, dengan uang Rp22.308 sehari masih banyak orang yang berdarah-darah hanya untuk bertahan hidup. Belum lagi menghitung kelompok rentan yang siap terperosok ke jurang kemiskinan kapan saja akibat harga kebutuhan yang terus melambung. Ada kesenjangan yang teramat lebar antara data statistik dan kehidupan masyarakat.
Kesenjangan ini berubah menjadi tragedi jika kita melihat deretan kasus belakangan ini. Nilai kemanusiaan benar-benar direduksi karena dianggap sekadar riak kecil di balik grafik. Rasa empati seolah telah kehilangan tempat di lingkaran kekuasaan. Ambil contoh tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang meregang 135 nyawa dan melukai ratusan lainnya akibat tindakan aparat di dalam stadion. Alih-alih mawas diri dan membenahi institusi, represifitas seakan dibiarkan terus-menerus terjadi dan menjadi hal yang lumrah.
Begitu pula dalam kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), program ini telah memakan sekitar 43.838 korban sejak 2025 hingga Agustus 2026. Ironisnya, alih-alih melakukan evaluasi total, respons pengambil kebijakan justru berlindung di balik angka, menyebut bahwa “persentase keracunan sangat kecil” dibandingkan total penerima manfaat. Satu nyawa atau satu anak yang keracunan seharusnya adalah tragedi, bukan data yang bisa dimaklumi.
Paling anyar, bencana kebakaran hutan di Kalimantan menyisakan penderitaan berupa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi banyak warga akibat kepungan asap. Lagi dan lagi, pemerintah kembali memandang peristiwa semacam ini sebatas laporan di atas meja kerja, mengesampingkan penderitaan masyarakat setempat.
Pola yang terus berulang ini memperlihatkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan data statistik ketimbang kemanusiaan. Dampak dari kacamata kuda ini selalu merugikan masyarakat rentan. Sementara itu, penguasa selalu bisa berlindung di balik kata “pembangunan” dan “stabilitas negara”.
Praktik usang ini tidak boleh dibiarkan menjadi kewajaran. Kehidupan seorang warga negara jangan hanya dinilai dari seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tata kelola pemerintahan harus segera dikembalikan pada orientasi kemanusiaan. Data statistik adalah alat, tetapi jantung dari tata kelola itu haruslah keselamatan, martabat, dan moralitas. Setiap proyek pembangunan tidak bisa hanya diukur dari neraca ekonomi, melainkan wajib menimbang sedalam apa dampak sosialnya.
Lebih dari itu, negara berutang akuntabilitas hukum yang transparan. Kasus-kasus yang merenggut nyawa tidak boleh ditutup hanya dengan uang santunan. Negara wajib mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab tanpa kompromi. Selain itu, partisipasi dan aspirasi warga adalah syarat mutlak. Pembangunan tanpa penghormatan terhadap hak warga hanyalah omong kosong, di mana keuntungannya hanya dikeruk segelintir elite, sementara rakyat menerima lebih banyak penderitaan.
Untuk membongkar kebuntuan ini, masyarakat sipil memegang kunci. Narasi penderitaan rakyat tidak boleh dibiarkan menguap dan direduksi menjadi sekadar grafik yang dingin dan hampa. Segala platform, seperti media sosial dapat dijadikan alat untuk bersuara, menggugat ketidakadilan yang dipelihara.
Statistik memang sebuah kompas, tetapi moralitas adalah nurani. Kebesaran dan kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur fisik yang terbangun, melainkan dari sejauh mana negara memanusiakan warganya. Selama manusia hanya dipandang sebagai angka, keberadaan mereka tak akan pernah begitu terasa artinya. Namun, jika mereka dipandang sebagai manusia seutuhnya, empati niscaya akan tumbuh untuk meneduhinya. (*)
*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.
