BACAAJA, JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka dikabarkan sudah bertekat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan, surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Lalu, gimana sih tahapan penggantian wakil presiden hingga pelantikan wapres baru pengganti Gibran Rakabuming Raka?
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran telah mengundurkan diri dan menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie, Rabu (11/11/2026).
Bacaaja: BREAKING NEWS: Budi Arie Projo Sebut Gibran Sudah Mundur
Bacaaja: MA Batalkan Suket, Budi Arie Projo Tegaskan Gibran Gak akan Mundur
Sebelumnya, Gibran bertemu Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan tersebut. Menurutnya, niat pengunduran diri itu disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Tahapan Penggantian Wapres
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebutkan MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3.
Berikut tahapan pemilihan Wakil Presiden pengganti:
- Terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri berlaku.
- Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR, lengkap dengan dokumen persyaratan.
- Usulan dua calon tersebut harus diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
- MPR menggelar sidang paripurna paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
- Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan sebelum pemilihan.
- MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
- Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
- Jika perolehan suara kedua calon sama, pemilihan diulang satu kali.
- Jika hasil pemilihan ulang tetap imbang, Presiden berhak menentukan salah satu calon.
- Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, pengisian kursi Wakil Presiden bukan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Presiden mengajukan dua nama, sedangkan MPR menentukan satu orang untuk mengisi jabatan tersebut.
Yusril Jelaskan Mekanisme Konstitusional
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya juga menjelaskan mekanisme konstitusional jika Gibran benar-benar mengundurkan diri.
Menurut Yusril, pengunduran diri harus disampaikan secara resmi melalui surat tertulis. Setelah itu, MPR dapat memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
“Jadi kalau misalnya (Presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari Wapres), kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman Wakil Presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, setelah kekosongan jabatan terjadi, MPR akan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua calon Wakil Presiden. Kedua calon itu harus dilengkapi dokumen persyaratan pencalonan.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujarnya.
Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan menggelar pemilihan untuk menentukan Wakil Presiden pengganti. Proses tersebut harus mengikuti batas waktu dan tahapan yang telah diatur dalam konstitusi serta UU MD3.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” kata Yusril.
Artinya, jika pengunduran diri Gibran benar-benar berlaku dan menyebabkan kekosongan jabatan, proses selanjutnya bukan sekadar menunjuk pengganti. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari pengajuan dua nama oleh Presiden hingga pemilihan dan pelantikan oleh MPR. (*)
