BACAAJA, SEMARANG – Selain menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla), Jawa Tengah juga mencatat tingginya kasus kebakaran permukiman dan bangunan sepanjang musim kemarau tahun ini.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat sedikitnya telah terjadi 447 kejadian kebakaran di berbagai wilayah, terhitung dari 1 Januari hingga 9 Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 166 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan, sedangkan 281 kejadian lainnya terjadi pada rumah, permukiman, dan gedung. Estimasi kerugian material yang ditimbulkan mencapai Rp33,4 miliar.
Bacaaja: Antisipasi Kebakaran Hutan, Jateng Bentuk Satgas Karhutla
Bacaaja: Antisipasi Kemarau, Jateng Siapkan 123 Juta Liter Air
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan kebakaran bangunan masih menjadi jenis kejadian yang paling banyak ditemukan selama musim kemarau tahun ini.
“Kalau sampai 9 Agustus ada 447 kejadian kebakaran. Sebanyak 166 itu karhutla, sedangkan sisanya 281 kejadian merupakan kebakaran rumah, permukiman, dan gedung,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).
Tingginya jumlah kebakaran bangunan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena berdampak langsung pada masyarakat. Selain menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum, kebakaran juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
BPBD mencatat total kerugian akibat kebakaran rumah dan gedung mencapai sekitar Rp31,7 miliar. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding kerugian akibat karhutla yang tercatat sekitar Rp1,7 miliar.
Besarnya nilai kerugian itu menunjukkan bahwa ancaman kebakaran di kawasan permukiman masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang masih berlangsung.
Bergas menjelaskan, hasil identifikasi menunjukkan sebagian besar kebakaran rumah dan bangunan dipicu oleh korsleting listrik.
Permasalahan instalasi listrik yang tidak layak, penggunaan sambungan listrik berlebihan, hingga perangkat elektronik yang tidak diawasi menjadi faktor yang sering ditemukan dalam berbagai kasus kebakaran.
“Biasanya didominasi karena kelistrikan atau korsleting listrik,” katanya.
Menurutnya, kebakaran permukiman memiliki karakteristik berbeda dengan karhutla. Jika kebakaran lahan umumnya dipengaruhi cuaca dan kondisi vegetasi yang mengering, kebakaran rumah lebih banyak dipicu faktor teknis dan kelalaian manusia.
Karena itu, upaya pencegahan menjadi langkah paling penting untuk menekan jumlah kejadian. Masyarakat diimbau rutin memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah, terutama pada bangunan yang sudah berusia lama.
Selain memastikan kabel dan peralatan listrik dalam kondisi baik, warga juga diminta tidak menumpuk colokan listrik pada satu sumber daya karena berpotensi memicu panas berlebih dan menyebabkan kebakaran.
Di sisi lain, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, relawan, serta dinas pemadam kebakaran dalam penanganan setiap kejadian kebakaran. Saat terjadi kebakaran bangunan, pemadaman menjadi kewenangan utama Dinas Pemadam Kebakaran, sedangkan BPBD memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kalau kebakaran rumah dan gedung, penanganan dilakukan oleh Damkar. Kami membantu suplai air dan dukungan lain yang diperlukan saat penanganan,” jelas Bergas.
Sementara itu, musim kemarau yang masih berlangsung hingga September diperkirakan akan meningkatkan potensi kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun lahan terbuka.
Oleh karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan potensi bahaya yang berasal dari instalasi listrik maupun aktivitas yang menggunakan api.
BPBD berharap kesadaran masyarakat terhadap aspek keselamatan kebakaran terus meningkat sehingga jumlah kejadian dapat ditekan selama puncak musim kemarau berlangsung.
“Pencegahan tetap menjadi langkah yang paling efektif. Kalau instalasi listrik diperiksa secara berkala dan masyarakat lebih waspada, risiko kebakaran tentu bisa dikurangi,” pungkasnya. (dul)
