BACAAJA, YOGYAKARTA– Urusan digitalisasi pemerintahan, Kota Semarang rupanya bukan cuma jago bikin aplikasi. Buktinya, Pemkot Semarang berhasil menyabet predikat pemerintah daerah terbaik pertama kategori kota se-Indonesia dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026. Kota Semarang juga tercatat sebagai yang terbaik di Jawa Tengah.
Penghargaan tersebut diterima, Kamis (5/11/2026) di Kampus Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Capaian ini menjadi pengakuan atas upaya Pemkot Semarang membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Namun, bagi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, digitalisasi bukan perkara seberapa banyak aplikasi yang diluncurkan atau teknologi canggih yang dipamerkan. Lebih dari itu, teknologi harus benar-benar membuat birokrasi bekerja lebih efektif dan pelayanan publik semakin mudah diakses masyarakat.
Agustina pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Semarang yang telah berkolaborasi mendorong transformasi digital.
Baca juga: Semarang Jawara Nasional Transformasi Digital Pemerintahan Versi GM-DTGI 2025
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hasil kerja satu atau dua organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan buah kerja bersama seluruh jajaran pemerintahan.
“Ini merupakan hasil kerja bersama. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Semarang yang telah bekerja keras dan berkolaborasi sehingga kita bisa mendapatkan predikat terbaik pertama di tingkat nasional untuk kategori kota. Ini bukan keberhasilan satu atau dua perangkat daerah, tetapi hasil kerja seluruh jajaran,” ungkap Agustina.
Ia juga menilai pengukuran berbasis penelitian seperti GM-DTGI penting untuk mengevaluasi apakah inovasi dan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab, jangan sampai pemerintah merasa sudah modern karena punya banyak platform digital, sementara warga justru masih kesulitan mengakses layanan.
“Acara berbasis penelitian ini merupakan bagian dari cara kita mengukur apa sebenarnya yang dibutuhkan publik. Apakah pelayanan yang kita berikan sudah cukup memadai atau masih perlu ditingkatkan. Jadi, yang kita ukur bukan sekadar seberapa banyak teknologi yang digunakan, tetapi sejauh mana teknologi itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Kecerdasan Buatan
Agustina juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang dinilai bisa mempercepat proses kerja birokrasi sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa teknologi AI tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kendali manusia.
“AI menjadi alat bagi kita untuk mendukung dan mewujudkan rencana-rencana pelayanan. Tetapi AI tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kendalinya tetap harus ada pada manusia. AI harus diisi dengan sesuatu yang memang kita butuhkan agar mampu bekerja lebih canggih dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Agustina, perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat membuat pemerintah perlu beradaptasi. AI menjadi salah satu instrumen pendukung agar proses pemerintahan tidak tertinggal oleh perubahan zaman.
Baca juga: DPRD Semarang Nggak Mau Kudet, Siap Gas ke Parlemen Digital!
Meski demikian, keputusan, pengelolaan data, hingga arah kebijakan tetap membutuhkan kendali manusia agar inovasi digital memberikan manfaat nyata.
Sebagai informasi, GM-DTGI merupakan indeks pengukuran kesiapan dan kualitas tata kelola transformasi digital pemerintah daerah yang dikembangkan Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) FEB UGM.
Pada 2026, penilaian dilakukan terhadap 508 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Riset tersebut menggunakan tujuh pilar dan 50 indikator, mencakup kepemimpinan, kebijakan dan regulasi, visi dan misi, pola pikir, tata kelola data, sumber daya manusia, serta keamanan siber dan privasi.
Predikat terbaik pertama ini tentu menjadi modal sekaligus tantangan bagi Pemkot Semarang untuk terus membenahi pelayanan publik.
Sebab, pada akhirnya, warga tidak terlalu peduli berapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah atau secanggih apa teknologi yang digunakan. Mereka lebih membutuhkan urusan administrasi yang cepat, layanan kesehatan yang mudah, dan pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti.
Jangan sampai pemerintah sudah bertransformasi ke era artificial intelligence, tetapi warga masih harus berjuang mencari natural intelligence untuk menemukan jalan keluar ketika berhadapan dengan birokrasi. Piala boleh digital, tetapi manfaatnya harus benar-benar terasa secara nyata! (tebe)
