BACAAJA, JAKARTA – Baru aja rakyat sempat lega setelah tunjangan perumahan DPR Rp 50 juta per bulan dihapus mulai 31 Agustus 2025.
Namun, belum sempat tepuk tangan tuntas, muncul kabar plot twist baru: dana reses DPR malah naik jadi Rp 702 juta per anggota, hampir dua kali lipat dari sebelumnya.
Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, publik Indonesia lagi-lagi kena prank berjamaah dari wakilnya di Senayan.
Katanya, “Kita disuruh senang dulu karena DPR rela kehilangan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan. Tapi ternyata, di balik layar, muncul tunjangan lain yang nilainya lebih menggoda iman.”
Ibarat kata, hilang satu, tumbuh tujuh ratus dua juta.
“Sekarang kita paham kenapa nggak ada anggota DPR yang nangis waktu tunjangan rumah dicabut,” sindir Lucius pedas.
Reses: Dana Gede Hasilnya Gaib
Lucius juga nyentil bagian paling absurd: laporan pertanggungjawaban dana reses yang entah ke mana.
Katanya, kegiatan reses itu sering cuma formalitas administratif — bikin acara, serap aspirasi, foto bareng, selesai. Rakyatnya? Nggak tahu hasilnya apa.
“Pantas saja mekanismenya longgar. Kalau bisa diakali, kenapa harus transparan?” katanya.
Lucius bahkan nyeletuk getir: “Emang ada, gitu, aspirasi rakyat yang benar-benar diperjuangkan setelah reses?”
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad nggak membantah. Ia mengakui dana reses memang naik dari Rp 400 juta jadi Rp 702 juta per anggota.
Alasannya? Karena “jumlah kunjungan anggota meningkat” dan “indeks kegiatan naik”. Bahasa halusnya makin sering jalan, makin besar uangnya.
“Dana reses itu bukan buat anggota DPR, tapi buat kegiatan di dapil, menyerap aspirasi masyarakat,” kata Dasco penuh keyakinan.
Tapi ya tetap aja, totalnya Rp 702 juta per kepala. Dan masyarakat cuma bisa geleng-geleng: “Aspirasi rakyat atau aspirasi rekening anggota dewan, nih?”
Komunikasi DPR ke rakyat emang luar biasa. ya, luar biasa nggak nyambungnya.
Lucius dan publik sepakat, komunikasi DPR ke rakyat itu jenius, tapi bukan dalam arti positif.
Ketika rakyat berharap penghematan, DPR malah naik kelas ke ‘reses fantastis’.
Saat rakyat sibuk ngatur uang belanja dan harga beras, wakilnya justru ngitung dana aspirasi.
Ini Rincian Gaji DPR 2025
Setelah tunjangan rumah dihapus, begini daftar take home pay anggota DPR versi resmi:
- Gaji pokok + tunjangan jabatan: Rp 16,7 juta
- Tunjangan konstitusional, kehormatan, pengawasan, anggaran, dll: Rp 57,4 juta
- Total bruto: Rp 74,2 juta
- Setelah pajak: Rp 65,5 juta
Belum termasuk fasilitas, dana reses, dan tunjangan lain yang entah berapa total akhirnya.
DPR memang jago bikin plot twist. Dari “penghematan tunjangan rumah” jadi “dana reses fantastis”. (*)
