GUBERNUR Jakarta Pramono Anung tidak mau dikatakan ‘fomo’ ketika banyak kepala daerah yang viral saat memperlihatkan kerjanya. Dia memilih ‘Kerja Nyata Tanpa Harus Viral’ daripada viral tapi tidak ada kerja yang nyata.
Sejumlah kepala daerah yang menjabat periode 2025-2030, seperti berlomba-lomba untuk terkenal atau popular. Tak tanggung-tanggung, demi viral, ada kepala daerah yang terkesan ‘lebay’ dalam konten sosial medianya.
Misalnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang viral lantaran konten videonya ‘nyemplung’ ke Sungai Cipalabuhan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi yang dipenuhi sampah. Dalam adegan di video yang viral itu, Kang Dedi turun ke sungai bersama dengan warga sekitar dalam rangka bersih-bersih sampah sungai. Bergulat dengan sampah seolah-olah menjadi pilihan bagi para kepala daerah yang ingin viral pansos di sosial media.
Begitu pula dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang mencoba tampil kocak di acara-acara semi formal. Setidaknya itu terlihat dari cara Lutfhi ketika mengenakan peci hitam yang kadang sengaja dimiringkan. Bahkan pernah dalam sebuah forum pengajian bersama da’i kondang asal Jawa Timur Anwar Zahid, purnawirawan jendral polisi itu rela di bully.
Jika banyak kepala daerah yang viral di medsos, bukan berarti Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut-ikutan. Dia lebih memilih kerja nyata tanpa harus viral. Pramono tak mau ‘fomo’ seperti kepala daerah lainnya yang viral di sosmed.
Bahkan dalam kampanyenya saat pencalonan, Mas Pram mengaku memilih untuk tidak populer jika terpilih jadi gubernur. Dan itu ditunjukkannya setelah menjabat. Meskipun banyak kebijakan yang diambilnya di awal-awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jakarta, Pram memilih untuk tidak mem-publish kebijakannya secara berlebih.
Dalam sebuah podcast, Pram menegaskan bahwa hidup butuh kerja keras. “hidup kadang-kadang tidak direncanakan, tetapi selama kamu melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada hasilnya. Dan bagi saya pribadi, no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Kalau kamu mau hidup enak, mau mendapatkan result yang baik, kerja keras.” kata dia.
Pram memilih untuk tidak ikut-ikut menjadi viral di dunia sosial media. Ayah kandung Bupati Kediri itu tidak mau tergiring dalam opini masyarakat yang sibuk membanding-bandingkan konten sosial media kepala daerah. Masing-masing gubernur tentu memiliki cara sendiri dalam mengatasi permasalahan warganya. Mas Pram memilih kerja sat-set tanpa pakai drama untuk menjawab setiap persoalan masyarakat di Jakarta.
Soal kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor misalnya. Jika Kang Dedi membuat kebijakan pemutihan pajak kendaraan, yang kemudian diikuti Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Gubernur Banten Andra Soni, Jakarta tidak ikut-ikut. Justeru Mas Pram memilih kebijakan anti mainstream, menebus ijazah-ijazah anak-anak sekolah yang masih di tahan sekolah karena belum membayar biaya. Ya, Pramono Anung lebih memilih untuk tidak viral meskipun akhirnya membuat dia tidak populer di masyarakat.
Diakui atau tidak, media sosial memainkan peran pendukung dalam memediasi komunikasi politik antara anggota masyarakat, politisi dan partai politik. Media sosial menyediakan jalan alternatif untuk komunikasi politik, membuat pejabat public bisa langsung dan interaktif dengan masyarakatnya.
Media sosial memiliki peran dalam efektifitas dan efisiensi kampanye dalam meningkatkan popularitas dan elektabilitas pejabat public. Media sosial juga memiliki peran penting dalam mendekatkan politisi dengan pemilihnya.
Masing-masing pemimpin punya gaya tersendiri. Masalah di masyarakat juga berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dalam istilah jawa, Deso Mowo Coro, Bumi Mowo Ciri, Negoro Mowo Toto.
Mas Pram mencoba selalu hadir di tengah masyarakatnya tanpa harus sama dan viral seperti halnya kepala daerah. Keberhasilan kerja kepala daerah tidak diukur seberapa banyak dia membuat konten dan viral. Tetapi dari seberapa berhasil indek pembangunan manusia di daerahnya, seberapa tinggi pendapatan per kapita warganya.
Selamat bekerja Mas Pram. Nggak viral nggak apa. Sebab keberhasilan atas kebijakanmu sebagai pemimpin tidak ditentukan viral atau tidak. Tetapi bisa dirasakan oleh rakyat atau tidak.
