BACAAJA, JAKARTA – Sorotan publik ke program Sekolah Rakyat makin ramai setelah muncul data pengadaan barang yang nilainya bikin banyak orang melongo. Bukan cuma soal kebutuhan belajar siswa, perhatian warga justru tertuju pada anggaran pigura foto Presiden dan Wakil Presiden yang nilainya tembus sekitar Rp4,14 miliar. Di saat yang sama, pengadaan mesin cuci untuk kebutuhan siswa juga ikut jadi bahan omongan karena total anggarannya mendekati Rp2,9 miliar. Perbincangan soal ini cepat menyebar di media sosial dan bikin banyak orang mempertanyakan prioritas belanja dalam program tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul akhirnya buka suara soal ramainya kritik tersebut. Di Gedung Kemensos, Senin 18 Mei 2026, ia menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan menutup-nutupi proses pengadaan yang sedang jadi sorotan publik. Menurutnya, semua proses bisa dibuka dan dicek bersama agar tidak muncul dugaan liar yang makin melebar ke mana-mana.
Gus Ipul mengatakan kalau dirinya siap meninjau ulang pengadaan tersebut, termasuk mengecek apakah harga yang dipakai memang terlalu tinggi atau masih sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pembahasan soal mahal atau tidaknya suatu pengadaan harus dilihat secara rinci, bukan hanya dari angka total yang muncul di permukaan. Karena itu, pihaknya bakal melihat detail per paket sebelum mengambil kesimpulan.
Pernyataan Gus Ipul langsung menyita perhatian karena sebelumnya publik juga sempat ramai membicarakan berbagai pengadaan di lingkungan Sekolah Rakyat. Program yang sejak awal digadang-gadang jadi sarana pendidikan untuk masyarakat kurang mampu itu kini justru terseret perdebatan soal belanja perlengkapan yang dianggap tidak biasa. Banyak warganet mempertanyakan mengapa kebutuhan seperti pigura bisa menelan anggaran miliaran rupiah.
Dalam keterangannya, Gus Ipul menyebut semua pengadaan di Kemensos punya alur dan prosedur yang jelas. Ia mengatakan tidak ada proses belanja yang dilakukan secara mendadak tanpa mekanisme resmi. Mulai dari penetapan pagu anggaran, perhitungan harga perkiraan sendiri, sampai proses pengadaan barang disebut berjalan melalui tahapan administratif yang bisa ditelusuri.
Ia juga menegaskan bahwa setiap paket pengadaan memiliki penanggung jawab yang jelas. Jadi menurutnya, kalau muncul pertanyaan soal mesin cuci, pigura, atau kebutuhan lain, semuanya bisa ditelusuri siapa pihak yang mengusulkan, menghitung, sampai mengawasi prosesnya. Penjelasan itu disampaikan untuk meredam anggapan bahwa pengadaan dilakukan sembarangan tanpa pengawasan.
Suasana perdebatan makin panas karena angka yang muncul di sistem pengadaan pemerintah memang cukup besar. Berdasarkan data yang beredar, pengadaan mesin cuci tercatat terbagi dalam beberapa paket berbeda dengan status yang beragam. Ada yang sudah selesai, ada pula yang masih berada di tahap kontrak dan pengiriman untuk kebutuhan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Tak sedikit warga yang kemudian mencoba menghitung sendiri harga satuan barang tersebut. Dari situlah muncul banyak komentar sinis di media sosial. Ada yang menyindir mesin cucinya mungkin bisa bicara sendiri, ada pula yang mempertanyakan apakah pigura yang dibeli menggunakan bahan premium. Nada kritik yang muncul kebanyakan mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Meski begitu, Kemensos tetap menegaskan bahwa seluruh proses dapat diaudit kapan saja. Gus Ipul menyebut Inspektorat Jenderal maupun lembaga pemeriksa lain punya akses untuk memeriksa seluruh tahapan pengadaan. Ia mengatakan keterbukaan itu penting supaya tidak muncul kesalahpahaman yang akhirnya membuat publik semakin curiga.
Di tengah ramainya kritik, sebagian pihak juga mencoba melihat konteks kebutuhan Sekolah Rakyat secara lebih luas. Ada yang berpendapat bahwa fasilitas penunjang seperti mesin cuci memang diperlukan karena sebagian siswa nantinya tinggal di asrama. Dengan jumlah siswa yang besar dan kebutuhan operasional harian yang tidak sedikit, pengadaan fasilitas dianggap bagian dari penunjang kegiatan pendidikan.
Namun persoalan pigura Presiden dan Wakil Presiden tetap menjadi bagian yang paling banyak diperdebatkan. Banyak warga merasa kebutuhan simbolik seperti itu tidak semestinya memakan biaya terlalu besar, apalagi ketika masyarakat sedang sensitif terhadap isu efisiensi anggaran. Perdebatan akhirnya bukan cuma soal nominal, tapi juga soal rasa kepantasan di mata publik.
Kritik terhadap pengadaan pemerintah memang belakangan semakin mudah viral. Begitu angka miliaran muncul di internet, publik langsung bereaksi cepat. Apalagi ketika barang yang dibahas bukan sesuatu yang dianggap mendesak seperti ruang kelas atau perlengkapan belajar utama. Situasi ini membuat pemerintah harus bekerja ekstra menjelaskan detail pengeluaran agar tidak terus menjadi bola liar.
Gus Ipul sendiri tampak mencoba menjaga situasi tetap terbuka. Ia tidak langsung membantah kritik yang muncul, tetapi memilih menegaskan bahwa semua bisa diperiksa bersama. Sikap itu dianggap sebagian pengamat sebagai upaya meredam kecurigaan sekaligus menunjukkan bahwa Kemensos siap diawasi publik.
Program Sekolah Rakyat memang sejak awal membawa harapan besar karena ditujukan untuk membantu pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, ketika ada pengadaan bernilai fantastis, perhatian publik otomatis tertuju ke sana. Banyak orang berharap anggaran yang besar benar-benar fokus pada kebutuhan utama siswa.
Sampai sekarang, rincian detail mengenai spesifikasi barang yang dibeli masih terus menjadi bahan pembicaraan. Warganet ramai meminta penjelasan soal jumlah unit, kualitas barang, hingga alasan harga bisa mencapai miliaran rupiah. Sebagian bahkan meminta seluruh rincian pengadaan dibuka secara lengkap agar publik bisa menilai sendiri.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara kini semakin kuat. Masyarakat tidak lagi hanya melihat proyek besar, tetapi juga mulai memperhatikan detail pengadaan barang yang dulu jarang dibahas. Sekali ada angka yang dianggap janggal, pembahasan bisa langsung meledak di media sosial hanya dalam hitungan jam.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut lebih piawai menjelaskan konteks sebuah pengadaan sejak awal. Karena kalau penjelasan datang setelah kritik membesar, persepsi negatif biasanya sudah telanjur terbentuk. Hal seperti inilah yang kini sedang dihadapi Kemensos dalam polemik pengadaan Sekolah Rakyat.
Perdebatan soal mesin cuci dan pigura ini pun diperkirakan masih akan panjang. Banyak pihak menunggu hasil evaluasi dan penelusuran yang dijanjikan Kemensos. Publik ingin tahu apakah nilai anggaran memang wajar sesuai kebutuhan atau justru ada komponen yang dinilai terlalu tinggi.
Untuk sementara, Gus Ipul memastikan kementeriannya tidak anti kritik. Ia mengatakan semua proses bisa dilihat, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa Kemensos siap menghadapi sorotan yang terus mengarah pada proyek pengadaan Sekolah Rakyat.
Kini perhatian publik tinggal tertuju pada langkah lanjutan pemerintah. Apakah nanti ada revisi pengadaan, evaluasi harga, atau justru penjelasan detail yang dianggap mampu menjawab keraguan masyarakat. Yang jelas, isu pigura miliaran dan mesin cuci sekolah sudah terlanjur jadi bahan gunjingan nasional yang susah dilewatkan begitu saja. (*)
