BACAAJA, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani lagi sedih banget. Lagi geram juga. Ia begitu prihatin sama kasus ibu hamil di Papua.
Ibu hamil di Papua itu ditolak beberapa rumah sakit saat akan melahirkan sampai akhirnya ia dan bayinya meninggal dunia.
Puan Maharani kasih peringatan keras ke semua rumah sakit, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Bacaaja: Semeru Erupsi Lagi, Puan: Utamakan Nyawa Warga & Pendaki, Bukan Konten
Bacaaja: Dari K-Pop ke Green Energy: Puan Ajak Korea Investasi Hijau Bareng Indonesia
Ketua DPP PDIP itu menegaskan, kejadian seperti ini nggak boleh keulang lagi.
“Jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan seperti ini,” kata Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
DPR bakal minta komisi terkait buat ngecek dan evaluasi layanan kesehatan, terutama soal penanganan darurat dan akses warga ke rumah sakit.
Puan juga dorong Kementerian Kesehatan buat serius evaluasi kinerja rumah sakit, biar nggak ada lagi warga yang ditolak dengan alasan administratif atau hal teknis lainnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah memerintahkan audit terhadap rumah sakit-rumah sakit di Papua, buntut dari kasus penolakan ibu hamil tersebut.
Tito bilang, ia sudah minta Pj Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, buat datang langsung ke rumah duka dan memberi bantuan ke keluarga korban.
“Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit internal, dan cari tahu masalahnya di mana. Rumah sakit-rumah sakit itu dikumpulkan, termasuk pejabat Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, sampai rumah sakit swasta,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Senin (24/11).
Sebagai tindak lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bareng tim Kemendagri dan Kemenkes sudah terjun ke Jayapura buat mulai proses audit.
Intinya, pemerintah janji bakal beresin akar masalahnya, biar nggak ada lagi warga — apalagi ibu hamil — yang dipingpong atau ditolak ketika butuh pertolongan darurat di rumah sakit. (*)
