Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
  • Info
    • Ekonomi
      • Sirkular
    • Hukum
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Pendidikan
    • Politik
      • Daerah
      • Nasional
  • Unik
    • Kerjo Aneh-aneh
    • Lakon Lokal
    • Tips
    • Viral
    • Plesir
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
Reading: Pemerintah Harus Menjamin Perlindungan Hukum dan Kepastian Kerja Bagi Guru
Baca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.coBaca yang penting, yang penting baca - Bacaaja.co
Follow US
  • Info
  • Unik
  • Opini
  • Tumbuh
  • Fokus
© 2025 Bacaaja.co
Pendidikan

Pemerintah Harus Menjamin Perlindungan Hukum dan Kepastian Kerja Bagi Guru

PERSOALAN pendidikan, utamanya saat ini yang terkait dengan permasalahan guru meliputi berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan, kompetensi, beban kerja, hingga tantangan dalam proses belajar mengajar. Guru butuh kepastian kerja dan perlindungan hukum agar bisa fokus menjalankan tugasnya.

baniabbasy
Last updated: Juli 15, 2025 4:00 pm
By baniabbasy
2 Min Read
Share
Foto: ilustrasi. Permasalahan guru meliputi berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan, kompetensi, beban kerja, hingga tantangan dalam proses belajar mengajar. Guru butuh kepastian kerja dan perlindungan hukum agar bisa fokus menjalankan tugasnya.
Foto: ilustrasi. Permasalahan guru meliputi berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan, kompetensi, beban kerja, hingga tantangan dalam proses belajar mengajar. Guru butuh kepastian kerja dan perlindungan hukum agar bisa fokus menjalankan tugasnya.
SHARE

NARAKITA, JAKARTA – Komisi X DPR RI mendesak pemerintah segera menyusun regulasi yang menjamin perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi guru. Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Pendidik Nusantara dan PGRI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Senin (14/7/2025).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan pentingnya jaminan perlindungan bagi guru non-ASN, ASN PPPK, dan tenaga kependidikan. Menurutnya, regulasi harus mencakup hak-hak seperti jaminan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak jelas.

“Dengan adanya perlindungan hukum, guru dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugasnya, sehingga kualitas pendidikan pun akan meningkat,” ujar My Esti.

Selain itu, politisi asal PDI-Perjuangan itu juga mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan regulasi yang secara khusus mengakomodasi dan menyelesaikan proses pengangkatan Guru dengan Kode R4 menjadi guru ASN.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi X lainnya, Muhammad Hoerudin Amin, menegaskan bahwa Komisi X saat ini tengah memperjuangkan kesejahteraan guru melalui perubahan sistem pendidikan dan peraturan perundang-undangan. “Kami sedang berupaya menyempurnakan regulasi yang ada,” ungkapannya.

Hoerudin juga berharap para guru terus mengembangkan diri karena peran pentingnya ibarat tulang punggung peradaban dan kunci kemajuan bangsa.

Secara khusus, Hoerudin menyoroti praktik pungutan liar dalam proses sertifikasi dan inpassing guru, yang menurutnya sangat memprihatinkan. “Ada guru yang sampai berutang dan menggadaikan aset demi bisa ikut inpassing. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Terakhir, politisi PAN itu mengkritik kebijakan penghentian pengangkatan guru honorer oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu tidak masuk akal mengingat banyak sekolah masih kekurangan guru ASN.(*)

You Might Also Like

609 Hasil Riset Masuk Meja Pemprov Jateng

Puluhan Tahun Mengajar Ngaji, Tiga Guru Madin di Semarang Dapat Hadiah Umrah

Stand Indonesia Diserbu di Yordania: dari Wayang sampai Es Cendol, Semua Laris Manis!

Guru Honorer Jogja: Jangan Lagi MBG Makan Anggaran Sekolah

Data KK Diduga Dimanipulasi, Bansos Lansia Ikut Terhenti, Bengkulu Geger

TAGGED:Esti Wijayantihonorernasib honorenasib honorerPerlindungan hukum bagi guru
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp
Previous Article Politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta industri semen jadi pelopor terwujudnya target Net Zero Emissions 2060. DPR Minta Industri Semen Pelopori Gerakan Energi Hijau
Next Article Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Salahi UUD ’45

Ikuti Kami

FacebookLike
InstagramFollow
TiktokFollow

Must Read

SINERGI TANGGAP BENCANA: Suasana pembukaan kegiatan Pelatihan Disaster Management dan Penguatan Sinergi Satuan Tugas (Satgas) Bencana BUMN Wilayah Jawa Tengah di Padma Hotel Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026). (ist)

32 BUMN di Jateng Bersinergi Siaga Hadapi Bencana

Purbalingga Bidik Kawasan Industri, Investor Jadi Target

FST UIN Salatiga Susun Renstra 2026/2027, Anggaran Tak Sekadar Habis tetapi Harus Berdampak!

Dua Atlet Jateng Borong Podium U-14, Pulang dari Kejurnas Xiangqi Bawa 4 Medali!

KANAL ADUAN - Disdik Jateng meluncurkan kanal aduan anak tak sekolah atau anak putus sekolah.

Ada Anak Putus Sekolah di Sekitar? Jangan Diam! Begini Cara Melaporkannya

- Advertisement -
Ad image

You Might Also Like

Pendidikan

Gaji Guru Rp5 Juta Mengemuka, DPR Buka Harapan

Juni 24, 2026
Pendidikan

Anak Semarang Udah Nggak Takut Sekolah!

Oktober 22, 2025
Advokat Evarisan saat diskusi dalam program Titik Kumpul 2 SKS hasil kerja sama Peradi SAI Kota Semarang dan media BacaAja, Rabu (8/4/2026). (bae)
Pendidikan

Pelajar Boleh Ikut Demonstrasi, Peradi SAI Semarang Ingatkan Perlunya Paham Aturan Main

April 9, 2026
Pendidikan

Guru Besar UGM Kecele, Dialog Prabowo Berujung Pintu Tertutup

Januari 15, 2026

Diterbitkan oleh PT JIWA KREASI INDONESIA

  • Kode Etik Jurnalis
  • Redaksi
  • Syarat Penggunaan (Term of Use)
  • Tentang Kami
  • Kaidah Mengirim Esai dan Opini
Reading: Pemerintah Harus Menjamin Perlindungan Hukum dan Kepastian Kerja Bagi Guru
© Bacaaja.co 2026
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?