BACAAJA, BENGKULU – Pemerintah Kota Bengkulu mulai mengusut dugaan penyalahgunaan data kependudukan yang menyeret seorang lurah di wilayah Anggut Dalam. Kasus ini mencuat setelah muncul dugaan manipulasi kartu keluarga (KK) yang diduga dilakukan demi kepentingan penerimaan murid baru tahun 2026.
Perkara tersebut langsung menjadi perhatian karena bukan hanya menyangkut proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), tetapi juga berdampak pada hak warga yang selama ini menerima bantuan sosial.
Dugaan yang beredar menyebutkan, anak lurah dimasukkan ke dalam kartu keluarga milik warga lain tanpa persetujuan pemilik KK. Perubahan data itu diduga bertujuan agar memenuhi syarat jalur domisili atau zonasi saat mendaftar ke salah satu SMA favorit.
Masalah semakin melebar setelah perubahan administrasi tersebut diduga memengaruhi data kependudukan warga lain yang sah.
Salah satu warga yang terdampak adalah Tukiyem, perempuan berusia 74 tahun asal Kelurahan Padang Jati. Lansia itu dikabarkan tidak lagi menerima bantuan sosial setelah data kependudukannya mengalami perubahan.
Kondisi tersebut memicu perhatian publik karena bantuan sosial menjadi salah satu penopang kebutuhan hidup warga lanjut usia.
Menanggapi kasus ini, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi meminta Inspektorat segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar seluruh fakta dapat terungkap.
Menurut Dedy, pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan terburu-buru sebelum hasil investigasi resmi selesai dilakukan.
Ia menegaskan, apabila nantinya ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberikan sesuai aturan yang berlaku.
Dedy juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara harus menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas, termasuk saat mengelola administrasi kependudukan.
Penyalahgunaan data, jika terbukti terjadi, dinilai dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Sementara itu, Dinas Sosial Kota Bengkulu bergerak cepat untuk memastikan hak warga yang terdampak tidak hilang begitu saja.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, mengatakan pihaknya telah mengusulkan kembali data Tukiyem agar bantuan sosial yang sebelumnya diterima bisa dipulihkan.
Langkah tersebut dilakukan sembari menunggu hasil investigasi yang sedang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
Di sisi lain, Inspektorat masih mengumpulkan berbagai keterangan dan dokumen untuk mengetahui bagaimana dugaan perubahan data kependudukan itu bisa terjadi.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi disiplin apabila ditemukan pelanggaran.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga akurasi data kependudukan karena satu perubahan administrasi dapat berdampak luas, mulai dari layanan pendidikan hingga bantuan sosial.
Pemerintah Kota Bengkulu pun memastikan proses investigasi akan dilakukan secara transparan agar seluruh persoalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan hak masyarakat yang terdampak dapat segera dipulihkan. (*)
