BACAAJA, SEMARANG- Riset sering berakhir tragis: dibuat dengan serius, dibaca saat presentasi, lalu berdebu di rak dokumen. Pemprov Jateng ingin memutus nasib semacam itu. Sebanyak 609 karya riset dan 263 naskah artikel dikumpulkan untuk menjadi bahan merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Dari ratusan karya tersebut, lahir 51 policy brief atau ringkasan kebijakan berisi rekomendasi untuk membantu pemerintah menentukan arah pembangunan. Isunya beragam, mulai dari ketahanan pangan, lingkungan, ekonomi dan UMKM, hingga kesehatan.
Kumpulan gagasan itu dihimpun melalui Gelar Karya Riset Pembangunan dan Menulis Berdampak 2026, yang digelar Pemprov Jateng bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Program ini melibatkan peneliti dan penulis dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari akademisi perguruan tinggi hingga masyarakat umum.
Baca juga: Pemprov Jateng Suntik Dana Rp16,6 M buat Kampus Swasta, Siap Buka Keran Kolaborasi!
Puncak kegiatan sekaligus penyerahan Anugerah Karya Riset Pembangunan (AKRP) Jateng dan Menulis Berdampak 2026 berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, kemarin.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi berharap karya-karya tersebut tidak berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi bisa diterjemahkan menjadi solusi konkret untuk menjawab persoalan masyarakat dan mengembangkan potensi wilayah.
“Basis pembangunan di tempat kita adalah riset, sehingga hasil riset ini akan kita kumpulkan dan nantinya akan menjadi terobosan kreatif untuk pengembangan wilayah,” kata Luthfi.
Menurut dia, pembangunan berbasis riset penting agar kebijakan tidak sekadar berangkat dari perkiraan atau kebiasaan. Hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah mengenali persoalan, menyusun langkah yang lebih tepat, sekaligus memitigasi dampak negatif suatu program sejak awal.
Siap Kolaborasi
Luthfi juga menegaskan bahwa riset tidak cukup berhenti pada konsep. Peneliti diharapkan siap berkolaborasi dengan Pemprov Jateng maupun pemerintah provinsi lain untuk mendukung pengembangan wilayah. “Dengan adanya riset, minimal dapat memitigasi dampak negatif program lebih awal. Ini yang kami hargai dan apresiasi,” jelasnya.
Sebanyak 51 policy brief yang dihasilkan menjadi salah satu jembatan antara temuan penelitian dan kebutuhan pemerintah. Rekomendasi tersebut mencakup sejumlah isu strategis, termasuk ketahanan pangan, lingkungan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi dan UMKM.
Bagi sektor ekonomi, riset yang tepat dapat membantu pemerintah membaca persoalan usaha, mengidentifikasi peluang pengembangan produk lokal, hingga merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Di bidang pangan dan lingkungan, hasil penelitian juga berpotensi menjadi pijakan untuk memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi risiko pembangunan.
Baca juga: LLDIKTI VI: Saatnya Kampus Swasta Naik Kelas
Namun, banyaknya karya yang terkumpul baru menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memilah rekomendasi yang relevan, menguji kelayakannya, menentukan prioritas, serta memastikan ada tindak lanjut dalam program dan penganggaran pemerintah.
Sebab, ukuran keberhasilan riset bukan semata-mata berapa banyak penelitian yang terkumpul atau penghargaan yang dibagikan. Yang lebih penting, apakah hasilnya mampu membuat kebijakan lebih tepat sasaran, anggaran lebih efektif, dan persoalan warga benar-benar teratasi.
Riset boleh dimulai dari laboratorium, kampus, atau meja kerja peneliti. Namun, hasil akhirnya semestinya sampai ke kehidupan masyarakat. Jangan sampai 609 karya sudah terkumpul, 51 rekomendasi sudah disusun, tetapi yang paling cepat berkembang justru tumpukan berkasnya. (tebe)
