BACAAJA, JAKARTA– PDIP resmi mengeluarkan surat edaran yang isinya tegas dan tanpa basa-basi: kader dilarang korupsi. Titik. Kalau nekat, sanksinya bukan sekadar teguran, tapi langsung pemecatan.
Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026, yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut, instruksi tersebut datang langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Di edaran itu ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk meminta uang ke pihak mana pun dengan alasan kegiatan partai, khususnya bagi penyelenggara negara,” kata Hasto, Sabtu (10/1/2026).
Baca juga: PDIP Pilih Jadi Penyeimbang, Bukan Ikut Arus
Surat ini ditujukan buat semua lini kader, mulai dari anggota fraksi DPR hingga DPRD, pengurus DPD dan DPC, sampai kepala daerah dari PDIP. Intinya: yang punya jabatan, jangan main abu-abu.
Hasto menjelaskan, ada empat poin utama dalam surat edaran tersebut. Pertama, kader wajib menjaga kehormatan dan nama baik partai sesuai amanat Kongres VI. Kedua, larangan keras menyalahgunakan wewenang untuk terlibat praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
Nol Toleransi
Masuk poin ketiga, PDIP menerapkan prinsip nol toleransi. Artinya, nggak ada cerita “masih bisa dibina” kalau sudah mencederai kepercayaan rakyat. Dan di poin keempat, sanksinya jelas: pemecatan sebagai hukuman organisasi tertinggi bagi kader yang terbukti korupsi secara hukum. “Tidak ada toleransi,” tegas Hasto.
Sementara itu, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyebut, Rakernas PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1/2026), bakal jadi panggung strategis membahas penguatan penegakan hukum yang independen. Isu antikorupsi juga bakal ditekankan lewat sekolah partai dan transparansi pendanaan politik.
Baca juga: Hasto Diampuni Tak Jadi Dihukum, Prabowo Beri Amnesti Sekjen PDIP
Menurut Guntur, langkah ini penting untuk memperbaiki tata kelola sektor strategis seperti sumber daya alam dan kehutanan, sekaligus mencegah dampak buruk seperti bencana lingkungan yang kerap terjadi di sejumlah daerah. PDIP berharap surat edaran ini bukan cuma jadi dokumen formal, tapi benar-benar dijalankan oleh seluruh kader dengan penuh tanggung jawab.
Pesannya sederhana: jadi kader PDIP boleh keras di politik, tapi nol besar buat urusan korupsi. Sekali ketahuan main kotor, kartu keanggotaan langsung dicabut. Di partai ini, loyal boleh, kebal hukum jangan. (tebe)
