BACAAJA, SEMARANG- Pemkot Semarang masih wait and see soal penerapan Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan finalnya? Nunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono bilang, Pemkot bakal patuh sama kebijakan pusat. Tapi satu hal yang pasti: pelayanan ke masyarakat nggak boleh ikut “fleksibel”.
Baca juga: WFH di Jateng Belum Fix
“Kami ikut keputusan Kemendagri. Tapi yang jelas, di pemerintah daerah kita ini pelayan masyarakat garda terdepan, dan banyak pekerjaan yang butuh kehadiran fisik,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Joko menegaskan, nggak semua ASN bisa kerja dari mana aja. Banyak layanan yang memang harus tatap muka, nggak bisa diganti zoom atau chat doang. Makanya, kalaupun WFA diterapkan nanti, bakal super selektif. “Untuk pekerjaan yang butuh kehadiran fisik, ya tetap harus hadir,” tegasnya.
Uji Coba Terbatas
Selama libur Lebaran kemarin, skema WFA sempat dicoba secara terbatas. Tapi faktanya, mayoritas ASN tetap masuk kantor. Alasannya simpel: pelayanan publik nggak bisa ikut libur panjang.
Per 30 Maret 2026, semua ASN di Semarang sudah kembali full kerja dari kantor, dengan pengawasan kehadiran yang diperketat. Pemkot juga nggak mau kecolongan. Pengawasan dilakukan langsung, termasuk lewat inspeksi mendadak (sidak), buat memastikan pelayanan tetap jalan normal.
Baca juga: WFH Usai Lebaran Bikin Pelaku Usaha Ikutan Deg-degan
Jadi, meskipun ada wacana WFA, urusan disiplin tetap nggak bisa ditawar. Pemkot memastikan masyarakat tetap jadi prioritas utama. Khususnya layanan yang bersentuhan langsung, dipastikan tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
WFA mungkin bikin kerjaan terasa lebih santai, tapi buat ASN Semarang, realitanya beda, karena warga nggak bisa dilayani lewat “mode offline”. Jadi ya, fleksibel boleh… tapi kalau urusan publik, tetap harus “online” di tempat. (tebe)
