BACAAJA, JAKARTA – Satu lagi politikus viral, tapi kali ini bukan karena prestasi. Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDI Perjuangan, bikin heboh jagat maya lewat sebuah video yang langsung bikin netizen panas dingin. Dalam video itu, dia terdengar dengan santainya ngomong, “Kita rampok uang negara… biar negara ini semakin miskin.” Serius? Ini bukan dark joke yang lucu, bro.
Video itu viral secepat kilat dan langsung mengundang kemarahan publik. Netizen ngamuk, media heboh, dan nama partai ikut terseret. Tapi yang bikin beda, PDI Perjuangan nggak tunggu lama. Lewat proses internal yang cukup cepat, partai langsung turun tangan, bukan cuma sekadar klarifikasi atau minta maaf. DPP PDI Perjuangan langsung pecat Wahyudin dari keanggotaan partai.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Menurutnya, Wahyudin “telah kehilangan persyaratan menjadi anggota DPRD.” Gak main-main, partai juga langsung siapkan proses PAW (Pergantian Antar Waktu) untuk mengganti kursi Wahyudin di DPRD Gorontalo.
“Partai ini tidak menolerir perbuatan kader yang mencoreng nama baik partai atau melukai hati rakyat,” tegas Komarudin.
Nggak cuma itu, dia juga kasih warning keras ke semua kader PDIP di seluruh Indonesia untuk menjaga etika, disiplin, dan martabat partai. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote — semuanya harus ikut aturan.
Sebelum pemecatan dilakukan, DPD PDIP Gorontalo udah minta klarifikasi dari Wahyudin, lalu melaporkannya ke DPP. Komite Etik dan Disiplin PDIP juga udah turun tangan dan rekomendasikan sanksi paling berat: pemecatan. Jadi, langkah ini bukan cuma reaktif karena viral, tapi sesuai prosedur internal partai.
Banyak pihak menilai sikap ini menunjukkan bagaimana PDIP nggak main-main soal perilaku kadernya. Di tengah era digital, di mana semua orang bisa jadi wartawan, semua pernyataan publik — bahkan yang kelihatannya candaan — bisa jadi bumerang. Partai tahu bahwa kepercayaan publik itu mahal, dan sekali rusak bisa berdampak luas.
Meski Wahyudin udah minta maaf, langkah pemecatan ini jadi sinyal tegas: jadi pejabat publik, apalagi dari partai besar, harus tahu diri. Gak semua yang keluar dari mulut bisa ditarik kembali hanya dengan “maaf, saya bercanda.”
Beberapa orang mungkin menganggap sanksi ini terlalu keras. Tapi di sisi lain, langkah PDIP ini juga bisa dilihat sebagai cara jaga marwah partai dan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Apalagi di tahun politik, sikap partai terhadap kadernya bisa jadi cerminan integritas keseluruhan.
So, buat para politisi dan pejabat publik, hati-hati bicara di depan kamera (atau bahkan pas iseng bikin vlog). Karena kalau udah viral, apalagi ucapannya soal “merampok uang negara,” bisa jadi karier kamu tamat sebelum waktunya.
Dan buat PDIP, langkah ini bisa jadi momen untuk membuktikan bahwa mereka serius soal etika dan kehormatan partai. Bukan cuma slogan, tapi aksi nyata.(*)
