BACAAJA, SEMARANG – Kasus dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemprov Jateng bakal mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penyajian MBG.
Diketahui, 777 siswa-guru SMAN 1 Lasem mengalami keracunan massal setelah konsumsi MBG. Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng) Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengatakan penanganan terhadap para siswa yang mengalami keracunan menjadi prioritas utama. Pemerintah memastikan para korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.
“Yang jelas kita pastikan dulu masyarakat kita yang keracunan itu dipastikan penanganan ke rumah sakit, penanganan yang baik,” kata Taj Yasin, Jumat (4/9/2026).
Bacaaja: Lagi-lagi Keracunan MBG! 752 Siswa dan 25 Guru SMAN 1 Lasem Diare Massal
Bacaaja: Kasus Keracunan MBG 777 Siswa dan Guru SMAN 1 Lasem Selesai? Kepala SPPG Minta Maaf
Setelah penanganan terhadap para korban, Pemprov Jateng akan mengevaluasi pelaksanaan program MBG, terutama terkait kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP dalam pengolahan dan penyajian makanan.
Menurut Taj Yasin, kasus keracunan harus menjadi bahan evaluasi serius. Ia menduga kejadian semacam itu dapat terjadi apabila terdapat tahapan SOP yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Di situ sudah jelas bahwa SOP-nya harus dijalankan. Biasanya kalau ada keracunan seperti ini SOP-nya terlewati,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah tahapan dalam penanganan makanan yang perlu dievaluasi, termasuk proses penyimpanan dan pengeluaran makanan dari tempat pendingin.
“Apakah mengeluarkannya dari lemari pendingin dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita evaluasi,” katanya.
Taj Yasin menegaskan, apabila hasil evaluasi menemukan adanya kelalaian atau SOP tidak dijalankan dengan baik, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dikenai tindakan tegas.
“Kalau nanti terindikasi kelalaian, ini disengaja atau SOP enggak dijalankan dengan baik, ya bisa kita laporkan, bisa ditutup,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penutupan SPPG yang melayani MBG di Rembang, Taj Yasin tidak menutup kemungkinan tersebut. Namun, keputusan akan bergantung pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SOP.
“Kita evaluasi. Kalau nanti SPPG-nya SOP-nya enggak dijalankan, ya terancam,” katanya.
Meski demikian, Taj Yasin menilai kasus dugaan keracunan tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan seluruh program MBG. Menurutnya, setiap persoalan perlu dievaluasi untuk menemukan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.
“Setiap program itu pasti ada oknumnya. Kalau kita nanti bilang seperti itu, ya semuanya nanti ditutup kalau ada yang korupsi berarti pemerintahnya harus ditutup, kan ya enggak,” ujarnya.
Ia juga menanggapi kekhawatiran munculnya trauma di kalangan siswa untuk kembali menerima MBG. Menurutnya, pemerintah akan melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat setelah hasil evaluasi diperoleh.
“Artinya kejadian luar biasa itu tidak terjadi setiap saat dan itu ada kelalaian. Jadi kita nanti dampingi, semoga nanti bisa kita edukasi masyarakat,” katanya.
Taj Yasin menambahkan, pemerintah akan tetap membuka komunikasi dengan sekolah dan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dilakukan agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi tanpa mengabaikan keamanan makanan yang diberikan. (dul)
