BACAAJA, SEMARANG- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh ngasih sinyal tegas ke seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemprov Jateng: waktunya upgrade diri. Bukan cuma eksis di atas kertas, tapi harus benar-benar nyumbang ke pendapatan daerah alias PAD.
Targetnya juga nggak main-main. Di tahun 2026, pendapatan daerah Jateng dipatok naik 3,04 persen jadi Rp23,74 triliun. Di sisi lain, belanja daerah malah ditekan turun 2,79 persen. Artinya? Daerah harus makin kreatif cari pemasukan, dan BUMD jadi salah satu kunci utamanya.
Baca juga: Saleh Dampingi Bahlil ke Sragen, Serius Ngobrolin Potensi Energi dan Sinergi Pusat-Daerah
Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat Rp414,5 miliar, dengan rincian penerimaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran Rp70 miliar. Angka-angka ini jadi pengingat kalau ruang fiskal nggak bisa terus bergantung pada sumber lama.
Menurut Saleh, BUMD harus naik level jadi “mesin uang” yang adaptif dan kompetitif. Nggak bisa lagi pakai cara lama kalau mau bersaing dan untung. “BUMD itu harus punya model bisnis yang berkelas, fleksibel, dan bisa ngikutin zaman. Kalau nggak, ya bakal kalah duluan,” kira-kira begitu pesannya.
Mulai Terlihat
Beberapa contoh mulai kelihatan. Misalnya, rest area Tol Solo-Semarang KM 445B di Tuntang, Salatiga yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari. Ada juga pabrik garam industri milik PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) di Pati yang sudah jalan sejak Juni 2025.
Selain itu, BUMD juga mulai merambah ke bisnis greenhouse, perdagangan komoditas pangan, sampai penyediaan air minum untuk kawasan industri. Lumayan, mulai ada tanda-tanda “bangun dari tidur panjang”.
Baca juga: Wacana Peralihan LPG ke DME, M Saleh: Sosialisasi Dulu, Jangan Sampai Bikin Warga Kaget
Tapi Saleh ngingetin, nggak cukup cuma jalan, harus dikelola dengan serius. Profesional, transparan, dan punya target yang jelas. Evaluasi rutin juga wajib, biar nggak ada lagi BUMD yang jalan di tempat.
Di sisi lain, harapannya nggak cuma soal cuan. Kalau BUMD bisa optimal, dampaknya bisa kemana-mana: buka lapangan kerja, dorong ekonomi lokal, sampai bikin struktur fiskal daerah makin kuat.
Jadi, kalau masih ada BUMD yang kerjanya cuma “rapat, laporan, lalu hilang”, mungkin sekarang waktunya berubah. Karena di era target triliunan, yang dibutuhin bukan sekadar papan nama, tapi benar-benar mesin penghasil, bukan mesin alasan. (tebe)
