BACAAJA, JAKARTA – Menteri HAM, Natalius Pigai, lagi-lagi bikin statement yang langsung rame di timeline. Intinya tegas: siapa pun yang mau meniadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, sampai Koperasi Merah Putih, menurut dia, berarti menentang HAM.
“Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, swasembada pangan, itu sejalan dengan HAM,” kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jumat (20/2/2026).
Lalu dia lanjut dengan nada yang nggak main-main: orang yang mau menghapus program-program itu = orang yang menentang HAM.
Bacaaja: Kritik MBG Disuarakan, Teror Datang Bertubi-tubi
Bacaaja: MBG Bikin Sampah Kian Menumpuk, Pemprov Jateng Akui Banyak Makanan Terbuang Sia-sia
Pigai menegaskan, kritik untuk perbaikan layanan sah-sah aja. Tapi kalau arahnya menghapus program yang menyangkut hak dasar masyarakat? Menurut dia, itu nggak bisa dibenarkan.
Bahkan, dia menyebut kalau program-program tersebut selaras dengan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk dorongan UNICEF soal pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak.
Jadi menurut Pigai, menolak program seperti MBG bukan cuma soal beda pendapat kebijakan, tapi juga dianggap bertentangan dengan komitmen HAM dan agenda global.
Singgung pemilu dan ‘orang jahat’
Pigai juga menyinggung soal pihak yang mengaitkan program-program itu dengan kepentingan Pemilu. Menurutnya, kalau program untuk rakyat kecil dipolitisasi atau diarahkan ke kontestasi politik, itu sama saja tidak berpihak pada wong cilik.
“Menentang orang kecil. Orang jahat. Tidak punya nurani,” ucapnya.
Program-program tersebut dijalankan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disebut Pigai sebagai bagian dari amanat rakyat sekaligus selaras dengan komitmen internasional.
Pernyataan Pigai ini muncul saat ia menanggapi pertanyaan soal teror terhadap Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Adrianto.
Sebelumnya, BEM UGM sempat menggelar aksi simbolik mengkritik MBG. Mereka menghadirkan seekor sapi dengan kepala ditempeli foto Presiden Prabowo sebagai bentuk satire. Kritik mereka antara lain soal dugaan kasus keracunan dan kekhawatiran dampak anggaran pendidikan.
Belakangan, Tiyo mengaku mengalami serangkaian teror: ancaman, penguntitan, pemotretan oleh pihak tak dikenal, bahkan pesan ancaman penculikan dari nomor asing. Ibunya juga mendapat pesan tudingan penggelapan uang.
Isu ini pun bikin diskusi makin panas: di satu sisi pemerintah menyebut programnya pro-HAM dan pro-rakyat kecil. Di sisi lain, mahasiswa yang mengkritik justru mengaku mengalami intimidasi.
Bikin arena debat makin meruncing
Narasi “menolak MBG = anti-HAM” jelas bukan pernyataan ringan. Di ruang publik, ini langsung memicu perdebatan:
Apakah menolak atau mengkritik kebijakan otomatis berarti melawan HAM?
Atau justru kritik adalah bagian dari hak sipil yang juga dilindungi HAM?
Yang pasti, polemik MBG dan Kopdes Merah Putih sekarang bukan cuma soal program sosial. Ini sudah naik level jadi debat besar soal tafsir HAM, ruang kritik, dan batas antara oposisi kebijakan dan “anti-rakyat”.
Timeline masih panas. Dan sepertinya, ini belum akan selesai dalam waktu dekat. (*)
