BACAAJA, TEMANGGUNG – APTI berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru pengganti Purbaya Yudhi Sadewa, yakni Suahasil Nazara, tak menaikkan tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau.
Pergantian Menteri Keuangan membuat petani tembakau ikut waswas. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nasional Agus Parmuji berharap Menkeu baru, Suahasil Nazara, tidak mengambil kebijakan yang justru makin menekan sektor tembakau.
Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah kenaikan cukai rokok dan hasil tembakau. Menurut Agus, kenaikan cukai yang terjadi selama ini sudah berdampak ke industri tembakau dari hulu hingga hilir. Efeknya juga ikut dirasakan petani dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
“Kami khawatir, semoga cukai tidak dinaikkan secara signifikan. Sebab ketika cukai itu dinaikkan, maka yang terjadi adalah kiamat ekonomi pertanian tembakau,” ujar Agus saat ditemui di perwakilan pabrik PT Djarum di Kupen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Rabu (16/9/2026).
Agus berharap Suahasil bisa melihat persoalan tembakau secara menyeluruh. Bukan hanya menghitung berapa besar pemasukan negara dari cukai, tetapi juga mempertimbangkan nasib petani, buruh tani hingga pekerja pabrik.
Menurutnya, industri tembakau memiliki rantai ekonomi yang panjang. Tembakau ditanam petani di dalam negeri, diproses oleh industri dalam negeri, hingga memberikan kontribusi ke kas negara.
“Harapan kami menteri baru punya jiwa nasionalisme, menjaga kedaulatan petani tembakau dari hulu ke hilir, dari industrinya sampai ke petani,” katanya.
Jangan cuma kejar pendapatan negara
Agus mengingatkan pemerintah agar tidak melihat cukai hanya dari sisi penerimaan negara. Ia menilai kenaikan cukai memang bisa meningkatkan tarif pungutan. Namun, jika harga rokok semakin tinggi dan daya beli masyarakat turun, penjualan juga berpotensi ikut merosot.
“Jangan hanya berpikir tentang pendapatan negara. Yang kami takutkan Pak Menteri baru ini hanya mengejar pendapatan negara dari cukai,” tegasnya.
Menurut Agus, kebijakan cukai saat ini masih belum sepenuhnya berimbang. Ia menilai penerimaan negara dari sektor tersebut jauh lebih besar dibandingkan uang yang berputar di tingkat petani dan industri.
Bahkan, ia mengibaratkan industri hasil tembakau seperti BUMN yang dikelola swasta. Negara menikmati pendapatannya, tetapi persoalan yang muncul di sektor tersebut ikut ditanggung petani dan pelaku industri.
Karena itu, Agus meminta Kementerian Keuangan ikut menjaga keberlangsungan pertanian tembakau.
Di sisi lain, ia mendukung langkah pemerintah untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal penting agar industri legal dan petani tidak semakin tertekan.
Impor tembakau juga disorot
APTI juga meminta pemerintah mengendalikan tata niaga tembakau, termasuk arus impor. Agus mengingatkan jangan sampai tembakau impor dijual lebih murah dibandingkan tembakau hasil produksi petani dalam negeri.
“Impor itu bahaya banget kalau tidak dikendalikan. Jangan sampai tembakau yang masuk ke Indonesia lebih murah ketimbang tembakau yang ada di petani,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang kembali ke daerah dapat ditingkatkan.
Menurutnya, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku sekaligus memperkuat sektor pertanian tembakau di daerah.
Tak hanya itu, Agus meminta pemerintah ikut turun tangan menghadapi sisa panen tembakau 2026. Ia berharap pemangku kebijakan berkoordinasi dengan industri agar tembakau petani bisa terserap dengan harga yang layak.
Apalagi, kontribusi cukai hasil tembakau terhadap negara disebut mencapai sekitar Rp203 triliun.
“Salah satu program untuk menyejahterakan rakyat saat ini harus didorong. Salah satunya lewat industri tembakau,” katanya.
Bagi APTI, kebijakan soal cukai bukan sekadar angka dalam penerimaan negara. Di baliknya ada petani, buruh tani, pekerja pabrik, hingga masyarakat yang ekonominya ikut bergerak dari sektor tembakau.
Karena itu, mereka berharap Menkeu baru tidak buru-buru menaikkan cukai tanpa menghitung dampaknya dari hulu sampai hilir. (*)
