BACAAJA, SEMARANG- Suasana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Walisongo Semarang 2026 mendadak emosional ketika seorang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Muhammad Dimas Ardiansyah menyampaikan aspirasi tentang kesejahteraan guru.
Dimas menyampaikan kegelisahannya langsung kepada Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen yang hadir mewakili Gubernur sebagai narasumber Orasi Kebangsaan di Lapangan Kampus 3 UIN Walisongo, Selasa (18/8/2026).
Sebagai mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi guru, Dimas mengaku resah melihat masih adanya guru yang belum mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang sepadan dengan perannya dalam mencerdaskan generasi bangsa. “Saya memperjuangkan hak-hak guru,” kata Dimas.
Ia kemudian berbicara mengenai pentingnya pendidikan dalam membangun sebuah negara. Dimas menyinggung kisah Jepang pascaperang dan bagaimana pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam proses kebangkitan negara tersebut.
Namun, nada suaranya mulai bergetar ketika ia mengingat sosok guru yang telah mengenalkannya pada pendidikan sejak kecil. “Para guru yang telah mendidik kita, dari kita mengenal membaca, kita mengenal alif, ba, ta, sa, jim (huruf hijaiyah) dari guru-guru yang mendidik kita,” ujarnya sambil menahan tangis.
Baca juga: Jateng Pertahankan Guru Non-ASN
Momen tersebut membuat suasana acara menjadi lebih hening. Dimas kemudian meminta Taj Yasin menjelaskan langkah konkret Pemprov Jateng dalam meningkatkan kesejahteraan guru, terutama mereka yang selama ini masih menghadapi keterbatasan penghasilan.
Menjawab pertanyaan tersebut, Taj Yasin mengatakan, kesejahteraan guru memang menjadi salah satu perhatian Pemprov Jateng. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pengangkatan guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Siapa yang paling banyak mengangkat PPPK guru di Indonesia? Jateng paling banyak untuk mensejahterakan gurunya,” kata Taj Yasin. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah guru PPPK di bawah naungan Pemprov Jateng mencapai 17.662 orang. Sementara guru PPPK paruh waktu tercatat sebanyak 2.954 orang.
Menurut Taj Yasin, status sebagai PPPK memberikan kepastian lebih baik bagi guru, termasuk melalui gaji pokok dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan.
Guru Nonformal
Namun, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan kepada guru formal. Pemprov Jateng juga mempertahankan pemberian insentif bagi guru nonformal, termasuk guru agama yang mengajar di pondok pesantren dan madrasah.
“Sejak lima tahun yang lalu guru-guru agama kita beri insentif. Sampai hari ini kita masih mempertahankan insentif itu di saat ekonomi kita tidak baik-baik saja. Kita enggak mengurangi satu persen pun,” ujarnya.
Taj Yasin mengatakan guru nonformal menjadi kelompok yang juga membutuhkan perhatian pemerintah. Sebab, sebagian dari mereka masih mendapatkan penghasilan yang relatif terbatas. Karena itu, pemberian insentif dipertahankan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan Dimas juga menjadi pengingat agar perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak berhenti di tingkat pemerintah daerah.
Taj Yasin menyambut baik dorongan mahasiswa agar persoalan tersebut turut diperjuangkan hingga tingkat pemerintah pusat. Ia juga mengapresiasi keberanian mahasiswa baru UIN Walisongo menyampaikan kritik dan aspirasi secara langsung.
“Saya senang. Saya ucapkan terima kasih kepada UIN, mahasiswanya yang kritis, menyampaikan aspirasi untuk kemasyarakatan,” katanya. Menurut Taj Yasin, kritik mahasiswa justru penting karena dapat menjadi salah satu cara pemerintah mengetahui persoalan yang dirasakan masyarakat secara langsung.
Baca juga: 942 Santri Berebut Beasiswa Pemprov Jateng
Aspirasi mengenai kesejahteraan guru pun, kata dia, akan terus dikawal melalui pemerintah provinsi maupun komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. “Guru harus sejahtera, guru harus dipikirkan. Ini akan kita kawal bersama-sama,” tegas Taj Yasin.
Baginya, membicarakan kesejahteraan guru tidak sekadar membicarakan besaran gaji atau insentif. Ada persoalan yang lebih besar di baliknya, yakni masa depan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Saya sepakat bahwa pendidikan adalah pintu kemajuan Negara Republik Indonesia ini,” pungkasnya.
Dan mungkin, dari momen PBAK tersebut ada satu pesan yang cukup sederhana: mahasiswa baru belum lama masuk kampus, tetapi sudah mengingatkan pemerintah bahwa sebelum bicara soal generasi emas, jangan lupa memastikan orang yang mendidik generasi itu juga bisa hidup layak. (tebe)
